LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Waketum PP Persis) KH Jeje Zaenudin memahami Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan non blok. Artinya Indonesia tidak berpihak kepada blok Barat maupun blok Timur dalam pusaran konflik.
“Namun sebagai amanat konstitusi, Indonesia anti penjajahan dan mendorong terciptanya perdamaian dunia,” kata kiai Jeje dalam keterangan yang diterima redaksi, Ahad (6/3/2022).
Maka sudah seharusnya Indonesia ikut berpihak kepada upaya terciptanya perdamaian dan menghendaki dihentikannya peperangan Rusia-Ukraina.
Baca Juga: Rusia Dihukum tapi Israel Tidak Disanksi, FIFA Tuai KritikKetua MUI Pusat ini berpandangan, perang Rusia-Ukraina merupakan bentuk kegagalan kompromi dari tarik menarik kepentingan berbagai pihak.
Dalam hal ini kepentingan nasional Rusia di satu sisi dan kepentingan negara-negara anggota NATO. Terutama kepentingan negara Ukraina itu sendiri yang menginginkan menjadi anggota NATO.
“Kepentingan nasional suatu negara tentu saja menyangkut keamanan, politik, dan ekonomi negara mereka,” tutur pendiri Pesantren An-Nahla Al-Islamiy ini.
Baca Juga: Invasi Rusia, Mufti Ukraina Khawatirkan Penindasan Umat MuslimSelain itu, bagi negara
super power seperti Rusia tentu saja jalan perang ditempuh untuk menunjukkan kekuatan persenjataan perang mereka. Ini agar Ukraina tetap mau tunduk dan loyal kepada Rusia.
“Tidak nampak konflik kepentingan agama dalam kasus perang Rusia-Ukraina ini,” ujarnya.
Baca Juga: Ledakan Bom di Masjid Pakistan Tewaskan 50 Jamaah Shalat Jumat Tapi bukan berarti tidak akan ada dampak ataupun keterlibatan sentimen agama dalam perang tersebut. “Sebab banyak pasukan tentara perang Rusia yang berasal dari negeri sekutu Rusia yang mayoritas muslim, seperti pasukan perang dari Chechnya,” katanya.
Ketua STAIPI Jakarta ini juga berpesan kepada umat Islam di Indonesia untuk tidak terprovokasi dari propaganda kedua belah pihak yang menggunakan isu sensitif agama untuk mencari dukungan Internasional.
Namun perang Rusia-Ukraina tentu akan berdampak kepada banyak negara dengan tingkat yang berbeda-beda, termasuk Indonesia. “Terutama yang akan cepat terdampak adalah sektor ekonomi dan sektor politik keamanan,” ujarnya.
Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024 Lebih Banyak Mudarat daripada Maslahat(zhd)