Penentu Kehalalan Produk, MUI atau Kemenag?

LANGIT7.ID, Jakarta - Pro dan kontra terhadap logo halal yang dirilis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) masih bergulir di tengah masyarakat. Bahkan, pro-kontra itu melahirkan keraguan terhadap label halal yang dikeluarkan Kemenag.

Baru-baru ini, seorang tokoh agama meragukan sertifikat halal dari Kemenag. Tokoh tersebut beralasan, Kemenag membawahi semua agama resmi di Indonesia. Sehingga, muncul keraguan standar kehalalan itu berdasarkan ajaran agama yang mana.

Baca juga: Pro-Kontra Logo Halal Kemenag, Kritikan hingga Usulan Desain Baru

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Ma’ruf Khozin, tidak menyalahkan tokoh tersebut. Ia beranggapan, tokoh itu hanya tidak mengetahui alur sertifikasi halal sebuah produk saja, sehingga mengambil kesimpulan yang keliru.

“Statemen ini bukan berangkat dari faktor keilmuan, tapi karena ketidaktahuan. Kita maklumi kalau tidak tahu,” kata Ma’ruf melalui keterangan tertulis, Senin (14/3/2022).

Ma’ruf menjelaskan, BPJPH hanya bertindak sebagai operator. Pendaftaran dan pemeriksaan data dilakukan oleh BPJPH ini. Sementara, semua audit bahan dan proses kehalalan produk dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa Halal.

“Lembaga Pemeriksa Halal, bisa jadi LPPOM di bawah MUI, atau Perguruan Tinggi yang memiliki Lembaga Halal seperti Unair, ITS Halal Center dan lainnya,” ucapnya.

Baca juga: MUI Jatim: Daging Qurban Boleh Diberikan ke Nonmuslim

Dia menegaskan, penentuan halal sebuah produk hanya melalui satu pintu, yakni Komisi Fatwa MUI. Produk akan dibawa ke meja Komisi Fatwa, jika sudah dinyatakan final oleh auditor. Setelah dinyatakan halal, BPJPH mengeluarkan sertifikat Halal.

“Jadi Kemenag melalui BPJPH bukan penentu halal. Penetapan halal hanya melalui MUI, dan jika sudah terbit Logo halal maka sudah pasti kehalalannya tersebut berdasarkan Fatwa MUI,” tutur Ma’ruf.