Profil Ade Yasin, Bupati Bogor yang Terjaring OTT KPK

LANGIT7.ID, Jakarta - Bupati Bogor, Ade Yasin terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Rabu (27/4/2022). Dalam operasi tersebut, Ade Yasin ditangkap terkait kasus dugaan suap bersama dengan beberapa pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Jabar serta pihak lainnya.

Mengutip dari situs resmi Pemkab Bogor, perempuan bernama lengkap Ade Musyawaroh Yasin merupakan Bupati Bogor sejak tahun 2018. Dia adalah adik kandung dari mantan Bupati Bogor, Rachmat Yasin.

Baca Juga: Kena OTT, Bupati Yasin Terancam Lebaran di Rutan KPK

Ade Yasin lahir di Bogor 29 Mei 1968. Ade Yasin menempuh pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) hingga kuliah S2 di Bogor.

Sebelum menjadi Bupati, kariernya bermula sebagai advokat pada tahun 2000 hingga 2009. Kemudian, Ade Yasin terpilih menjadi Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor 2010-2015.

Ade Yasin kemudian menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019. Di panggung politik, Ade Yasin menjabat sebagai ketua DPW PPP Jawa Barat periode 2015-2020.

Pada 2018, Ade Yasin terpilih menjadi Bupati Bogor dengan masa jabatan hingga 2023 mendatang. Dia menggandeng Iwan Setiawan sebagai Wakil Bupati pada Pilkada 2018. Pasangan ini diusung tiga partai politik yakni PPP, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

Baca Juga: KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Fasilitas untuk Kepentingan Pribadi

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap Bupati Bogor, Ade Yasin. Adapun penangkapan ini terkait dugaan kasus suap.

Hal ini secara resmi dikonfirmasi Juru Bicara KPK, Ali Fikri. "Benar, tadi malam sampai Rabu (27/4) pagi, KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Jawa Barat," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan resminya.

"Kegiatan tangkap tangan ini dilakukan karena ada dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan suap," kata Ali.

Hingga saat ini, Ade Yasin dan pihak lainnya yang terjaring OTT KPK masih berstatus terperiksa. KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum bagi pihak yang kena OTT tersebut.

Baca Juga:

Ketum Pakar: Saya Yakin Dirut Pertamina Kooperatif pada Dewas KPK

KPK OTT Wali Kota Bekasi, Ini Pernyataan Tegas Ridwan Kamil