Hadapi Tantangan Ekonomi Global, Ini 7 Arahan Presiden Jokowi

LANGIT7.ID, Jakarta - Indonesia dihantui dampak krisis ekonomi global, salah satunya akibat invasi Rusia terhadap Ukraina yang belum juga usai. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan tersebut melalui berbagai cara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan tujuh arahan dalam menghadapi gejolak ekonomi ini. Pertama, Presiden meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.

Baca Juga: Ekspor CPO Dilarang, Jokowi Tegaskan Kebutuhan Masyarakat Paling Utama

"Saya ingatkan lagi, potensi belanja barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun. Artinya, total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun. Ini angka yang besar sekali," ujar Jokowi dalam keterangan resminya, dikutip Langit7.id, Jumat (29/04/2022).

Jokowi menegaskan tidak ingin angka tersebut dibelanjakan untuk barang-barang impor yang membuat produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. "Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor," katanya.

Jokowi turut meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. Presiden juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri, serta melakukan pendampingan bagi UMKM agar naik kelas.

Kedua, Jokowi meminta percepatan proses hilirisasi Industri yang dilakukan di dalam negeri. Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter sehingga nilai tambah meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja. "Sekali lagi saya ingatkan, jangan kita hanya menjadi negara pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, stop," ucap Presiden.

Ketiga, peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Menurut Jokowi, kedua hal tersebut merupakan dua sektor krusial.

"Oleh sebab itu, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Lakukan secara fokus dengan skala yang masif. Dikawal, dimonitor agar betul-betul berjalan," lanjutnya.

Baca Juga: Jokowi: Transisi Pandemi Menuju Endemi Harus Dilakukan Hati-Hati

Keempat, peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Presiden meminta agar pelayanan perizinan terus disederhanakan dan dipercepat sehingga akan menarik investasi.

"Kita tidak dapat bergantung pada APBN dan APBD. Oleh sebab itu, kita harus kreatif mencari sumber- sumber pembiayaan baru yang inovatif dengan terus meningkatkan kemudahan berusaha dan daya tarik investasi," tutur Jokowi.

Kelima, pada 2022, pemerintah kembali memulai defisit di bawah tiga persen PDB sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena itu, Jokowi meminta perencanaan dirancang dengan rinci, detail dan tepat.

Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan. Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus diturunkan.

"Peningkatan kualitas SDM melalui transformasi di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Dan juga up-skilling dan re-skilling tenaga kerja agar semakin produktif dan kompetitif," ungkap Jokowi.

Ketujuh, Presiden meminta jajarannya untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu, yang tahapannya dimulai pada bulan Juni 2022. Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota mendukung pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Termasuk tentu saja dukungan anggaran baik dari APBN dan APBD agar pemilu terselenggara dengan baik, sukses, dan lancar," tambahnya.

Baca Juga:

Jokowi Tinjau Sirkuit Formula E: Treknya Sudah Siap

Dampingi Jokowi, Anies: Jakarta Siap Jadi Tuan Rumah Formula E