Soal Vaksin Halal, DPR Minta Pemerintah Laksanakan Putusan MA

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022. Putusan tersebut terkait kewajiban pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Islam.

Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR ini meminta keseriusan pemerintah untuk taat hukum dengan menyediakan vaksin Covid-19 halal bagi umat Islam di Indonesia.

"Kita meminta pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin Covid-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Selasa (10/5/2022).

Baca Juga: Antisipasi Hepatitis Akut, Legislator PKS Minta Pemerintah Siaga

Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk pelaksanaan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai.

"Ini salah satu concern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progress dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini," kata dia.

Kurniasih menyebut, pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan.

"Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan Rapat Kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal Covid-19 ini," kata Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri ini.

Baca Juga: IDAI Bagi Tips Agar Anak Terhindar dari Infeksi

"Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua," imbuhnya.

Penyediaan vaksin halal ini, papar Kurniasih, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal.

Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin Covid-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI.

"Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal disamping yang sudah ada," ujar Kurniasih.

Baca Juga: KH Cholil Nafis: LGBT Harus Diamputasi, Bukan Ditoleransi