Sudirman Said Minta Pemerintah Tak Asal Bubarkan ACT dan Lembaga Sosial Lain

LANGIT7.ID, Jakarta - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, Sudirman Said, meminta pemerintah tidak asal membubarkan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan lembaga sosial lain yang ada di Indonesia.

“Kita membutuhkan lembaga-lembaga semacam itu. Indeks kedermawanan kita akan terus terjaga, saya yakin akan terus berlangsung karena dua alasan,” kata Sudirman Said yang merupakan Koordinator Nasional Forum Solidaritas Kemanusiaan, dalam diskusi Polemik Pengelolaan Dana Filantropi yang digelar Lembaga Survei KedaiKOPI, Sabtu (9/7/2022).

Sudirman memiliki empat alasan lembaga sosial atau pengelola dana filantropi masyarakat tidak boleh dibubarkan. Pertama, secara natural, masyarakat akan semakin sejahtera dengan keberadaan lembaga sosial.

Baca Juga: Mengaku Kooperatif, ACT Sayangkan Pencabutan Izin PUB oleh Kemensos

“Orang-orang yang tadinya tidak mampu jadi punya kemampuan. Kepedulian terhadap sesama menjadi makin tinggi. Jadi, kita perlu wadah lembaga (filantropi),” kata Sudirman yang merupakan Sekjen Palang Merah Indonesia (PMI).

Kedua, lembaga sosial merupakan sumber kader pemimpin yang sejatinya. Hanya orang-orang dengan skil leadership mumpuni yang bisa menjalankan lembaga sosial. Tidak bisa sembarangan orang.

“Karena kalau di pemerintahan itu kita main dengan power, dengan otoritas , hanya karena dia pejabat sehingga bisa ngatur-ngatur. Tapi di sosial, tidak ada. Hanya skill kepemimpinan yang bisa menggerakkan, karena itu jangan mematikan lembaga-lembaga sosial apapun situasinya,” terangnya.

Baca Juga: Menteri Agama Gus Yaqut Dukung Pencabutan Izin ACT

Ketiga, lembaga sosial menjadi penyangga atau pelengkap demokrasi. Lembaga sosial yang merupakan masyarakat Sipil merupakan penyeimbang antara korporasi dan negara. Lembaga sosial lahir dari rahim masyarakat. “Dia menjadi pemberi warna tersendiri, menyuarakan panggilan publik,” jelasnya.

Keempat, lembaga sosial punya fleksibilitas bergerak. Dia mencontohkan Palang Merah. Ada protokol di dunia kemanusiaan, enam jam setelah kejadian bencana, relawan sudah mesti di lapangan.

“Itu tidak mungkin dikerjakan pemerintah, karena pemerintah memerlukan formalitas, tanda tangan basah, budget. Nah, lembaga semacamACT atau apapun, bisa bereaksi dengan cepat. Bahkan, boleh dibilang yang paling datang duluan adalah relawan yang ada di sekitar itu,” jelas Sudirman.

Baca Juga: Pakar Hukum Nilai Pencabutan Izin PUB ACT Terburu-buru

Maka itu, dia meminta pemerintah untuk tidak membubarkan lembaga sosial seperti ACT. Lembaga sosial harus tetap dijaga, agar demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik.

“Lembaganya dijaga,karena di dalam lembaga apapun pasti ada orang baiknya daripada yang punya niat jahat. Nah, yang jahat itu dipinggirkan, yang baik-baik kita jaga,” pungkas Sudirman.