Hasil Survei: Masalah Ekonomi Mendesak Diatasi Ketimbang Covid-19

LANGIT7.ID, Jakarta - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia merekam aspirasi masyrakat mengenai masalah mendesak yang harus diselesaikan pemerintah sepanjang lima tahun mendatang. Dalam hal ini, Covid-19 sudah tidak lagi dianggap mengkawatirkan.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan, paling banyak warga merasa masalah paling mendesak yang harus diselesaikan pemimpin nasional lima tahun ke depan adalah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Selain itu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.

Baca Juga: Inflasi Mengancam Indonesia, Ekonom Minta Pemerintah Edukasi Masyarakat

"Jadi isu Covid-19 tinggal 1,2 persen, turun jauh. Ini beda dengan temuan kita 2020 hingga awal 2021 bahwa masalah yang harus diselesaikan pemerintah saat itu adalah Covid-19," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (12/7/2022).

Burhanuddin mengatakan, apa yang menjadi konsern utama masyarakat saat ini adalah masalah terjaminnya kebutuhan pokok. Sebesar 43 persen masyarakat menyatakan pemerintah harus mampu mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok.

"Dari 10 orang Indonesia, empat di antaranya menyebut masalah yang harus diselesaikan adalah pengendalian harga kebutuhan pokok. Sekarang pertama, kedua, ketiga it’s all about economy," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Berkomitmen untuk Menghapus Pekerja Anak

Survei dilakukan pada periode 16-24 Juni 2022 dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang berusia 17 tahun lebih. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Adapun toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Berikut masalah mendesak yang harus diselesaikan oleh pemimpin nasional lima tahun ke depan:

1. Mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok: 43 persen
2. Menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran: 15 persen
3. Mengurangi kemiskinan: 9,3 persen
4. Pemberantasan korupsi: 6,7 persen
5. Mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM): 3,7 persen
6. Keamanan/ketertiban: 3,7 persen
7. Memajukan sektor pertanian: 3,0 persen
8. Memperbaiki kualitas pendidikan: 1,8 persen
9. Mengurangi impor barang dan tenaga kerja: 1,5 persen
10. Pemerataan pendapatan: 1,3 persen
11. Penanganan wabah virus corona (Covid-19): 1,2 persen
12. Memberantas tindakan-tindakan yang bertentangan dengan moral: 1,1 persen
13. Hutang luar negeri: 0,8 persen
14. Kemudahan mendapatkan modal usaha: 0,8 persen
15. Melindungi alam Indonesia dari kehancuran akibat kegiatan usaha: 0,7 persen
16. Memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang luar negeri: 0,5 persen
17. Kebebasan berpendapat: 0,5 persen
18. Ujaran kebencian berbau SARA: 0,5 persen
19. Mencegah masuknya barang-barang dan pekerja dari luar negeri (asing): 0,2 persen
20. Meningkatkan kewibawaan pemerintah: 0,1 persen
21. Perlindungan terhadap kelompok minoritas: 0,0 persen
22. Lainnya: 2,5 persen
23. Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2,4 persen

Baca Juga:

24 Tahun Reformasi, 2 Catatan Ini Belum Dituntaskan Pemerintah

Bantu Masalah Ekonomi, Pemerintah Kembangkan 500 Koperasi Modern Hingga 2024