Perekonomian Global Menurun, Akankah Inflasi Indonesia Ikut Meninggi?

LANGIT7.ID, Jakarta - Kondisi perekonomian global sedang tidak baik-baik saja. Sejumlah negara bahkan Amerika Serikat mengalami inflasi yang tinggi. Sementara negara lain seperti Sri Lanka dan Pakistan bahkan mengalami krisis ekonomi. Akankah situasi tersebut berdampak ke Indonesia?.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Prof Rhenald Kasali, menilai, perang antara Rusia dan Ukraina memicu krisis pangan di seluruh dunia. Itu bisa menyebabkan inflasi bahkan hiperinflasi.

Di Indonesia, inflasi pada Januari 2022 masih 2,8 persen. Pemerintah berhasil menghambat laju inflasi beberapa tahun terakhir. Bila inflasi masih berada di angka 2,8 persen masih bisa dikatakan aman.

“Tapi, begitu inflasi menyentuh 4,35% persen,habis kita, kekayaan kita tergerogoti. Kita harus mencari lahan investasi yang lain. Jangan lupa bahwa inflasi selalu menggerogoti orang-orang menengah kebawah,” kata Rhenald di akun YouTube-nya, Sabtu (23/7/2022).

Baca Juga: IDEAS: Krisis Pangan Bayangi Indonesia, Pemerintah Jangan Bergantung Impor Pasar Global

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi di Indonesia mulai bergerak naik. Salah satu pemicunya adalah subsidi BBM dan subsidi listrik. Meski Indonesia bisa mengambil keuntungan dari ekspor kelapa sawit dan batubara, tapi di sisi lain ada subsidi yang harus dibayar.

“Jadi, ekspor-impor saling mengurangi satu sama lain,” kata Rhenald.

Ekonomi dunia memang tengah mengalami penurunan yang sangat besar sekali. Itu diperkirakan akan terjadi selama dua tahun. Banyak negara kekurangan komoditas utama seperti energi, pupuk, gandum.

“Krisis pangan ini menjadi pemicunya. Sangat beralasan apa yang disampaikan oleh Presiden Bank Dunia itu karena hari ini akibat Perang diperkirakan sekitar 13-20 juta orang menderita kelaparan,” ujarnya.

Berdasarkan data makro ekonomi, Rhenald menyebut Indonesia belum sampai pada situasi inflasi. Tapi, ekonomi Indonesia tidak hanya ekonomi makro saja yang berpengaruh pada inflasi, ada juga aspek mikro.

“Ini bisa terjadi kalau kementerian-kementerian hanya memikirkan Kementeriannya masing-masing, dan tidak terjadi apa yang disebut sebagai strategic agility,” kata Rhenald.

Misal, bantuan sosial tidak hanya melibatkan Kementerian Sosial, tetapi juga berhubungan kementerian keuangan dan kementerian-kementerian lain. Ini semua saling terkai.

“Kalau kementerian-kementerian terlambat mengeluarkan uang, maka akan terjadilah persoalan yang disebut rigidity lawan dari regedit,” kata Rhenald.

Meski begitu, Rhenald percaya Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian serta otoritas terkait bisa menangani masalah inflasi ini. Namun, dia meminta agar pemerintah tidak hanya melihat aspek makro ekonomi saja.

“Kita melihat banyak negara yang telah mengambil langkah untuk menahan tidak menjual produk-produk andalan utama mereka, terutama adalah pangan dan energi,” kata Rhenald.

Hal itu perlu diperhatikan, sebab krisis pangan bisa menyebabkan inflasi. Sementara, inflasi bisa mengakibatkan kemiskinan dan kriminalitas yang meningkat.

Baca Juga: Berkaca dari Krisis 1997, Pemerintah Diminta Waspadai Rayuan IMF

“Hidup kita menjadi tidak aman. Kemudian ada tantangan bagaimana kita memperbaiki lembaga-lembaga agar lebih tangkas, lebih simple, dan lebih mudah bergerak,” ujar Rhenald.

Sementara Bank Indonesia (BI) memperkirakan inflasi Indonesia akan tembus 4,6 persen di akhir 2022. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut proyeksi terbaru ini sejalan dengan kenaikan harga komoditas yang terus berlanjut.

"Kami perkirakan inflasi akhir tahun lebih tinggi dari 4,2 persen, bisa mencapai 4,5-4,6 persen," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Kamis (21/7/2022).