LANGIT7.ID, Colombo - Mantan Presiden
Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, kembali ke Sri Lanka setelah melarikan diri pada Juli 2022 lalu. Dia kabur ke luar negeri setelah masyarakat Sri Lanka menggelar demonstrasi besar-besar akibat krisis ekonomi dan berhasil menduduki istana presiden.
Melansir AFP, Rajapaksa terbang dari Bangkok ke Singapura dan tiba di bandara internasional Bandaranaike Colombo pada Jumat malam (2/9/2022) waktu setempat. Dia disambut anggota parlemen partainya di bandara.
Rajapaksa meninggalkan bandara dengan iring-iringan mobil yang dijaga ketat tentara bersenjata sampai ke rumahnya di pusat ibu kota Colombo.
Pada 13 Juli 2022, Rajapaksa digulingkan dari tahta tertinggi pemerintahan
Sri Lanka. Dia beserta istri dan dua pengawal berangkat menggunakan pesawat angkatan udara ke Maladewa. Dia lalu resmi mengundurkan diri dari kursi presiden. Dia lalu terbang ke Thailand dua pekan kemudian.
Baca Juga: Apa Saja Dampak Kenaikan Harga BBM? Simak Penjelasan Ekonom
Namun, Rajapaksa tidak memiliki tuntutan dari pengadilan atau surat perintah penangkapan. Satu-satunya kasus yang dihadapi adalah dugaan korupsi selama menjabat sebagai sekretaris kementerian pertahanan
Sri Lanka.
Selama berbulan-bulan, Sri Lanka berada dalam cengkeraman krisis ekonomi terburuk. Hal itu memicu protes luar biasa dan kemarahan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demonstrasi itu memaksa Rajapaksa mundur dari kursi presiden.
Situasi krisis ekonomi itu diperparah dengan pandemi Covid-19 dan invasi Rusia ke Ukraina. Krisis ekonomi menyebabkan kelangkaan kebutuhan pokok selama berbulan-bulan seperti bahan bakar, obat-obatan, dan gas.
Meskipun pasokan gas bisa dipulihkan melalui dukungan Bank Dunia, kekurangan bahan bakar, obat-obatan kritis dan beberapa bahan makanan terus berlanjut.
Baca Juga: Setelah Singapura, Eks Presiden Sri Lanka Masuk ke Thailand
Negara kepulauan itu telah menangguhkan pembayaran utang luar negeri hampir $7 miliar yang jatuh tempo tahun ini. Total utang luar negeri negara itu berjumlah lebih dari $51 miliar, di mana $28 miliar harus dilunasi pada tahun 2027.
Pada Selasa (30/8/2022), Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe mencapai kesepakatan awal dengan IMF untuk paket bailout US$2,9 miliar selama empat tahun untuk membantu pemulihan ekonomi Sri Lanka.
Ranil juga mulai menertibkan para pengunjuk rasa. Dia membongkar tenda-tenda demonstran. Para polisi secara paksa memindahkan para demonstran dari pusat demonstrasi. Itu mengakibatkan masyarakat mulai takut turun ke jalan melakukan demonstrasi.
Baca Juga: Dilantik jadi Presiden Sri Lanka, Ranil: Saya Bukan Teman Rajapaksa
“Apakah orang akan turun ke jalan untuk berdemonstrasi lagi masih harus dilihat, terutama karena ada begitu banyak penindasan sejak Ranil Wickremesinghe berkuasa. Beberapa pengunjuk rasa telah ditangkap sehingga ada ketakutan yang tulus," kata Bhavani Fonseksa, dari lembaga pemikir independen Center for Policy Alternatives, dikutip Arabnews, Sabtu (3/9/2022).
Dayan Jayatilleke mengatakan, pemerintah bisa menyambut Rajapaksa untuk kembali ke Sri Lanka. Namun, tidak bagi masyarakat. Kepulangan Rajapaksa bisa saja memicu demonstrasi.
"Mereka akan menjadi masam - masih terlalu dini baginya untuk kembali. Tidak mungkin Gotabaya Rajapaksa akan dimaafkan atas pelanggarannya, tetapi saya pikir sekarang ada lebih banyak kepahitan daripada kemarahan publik yang menantinya,” tambah Dayan Jayatilleka.
Sementara, pemimpin demonstran, Nazly Hameem, menilai, kembalinya mantan Presiden Rajapaksa bukan masalah selama dia bersedia bertanggung jawab.
Baca Juga: Solusi Ekonomi Ala Nabi Yusuf AS dalam Menghadapi Krisis“Dia adalah warga negara Sri Lanka sehingga tidak ada yang bisa mencegahnya kembali. Tetapi sebagai seseorang yang menginginkan keadilan melawan sistem yang korup, saya ingin melihat tindakan diambil – harus ada keadilan, mereka harus mengajukan kasus terhadapnya dan meminta pertanggungjawabannya atas apa yang dia lakukan pada negara," katanya.
“Slogan kami adalah ‘Gota, pulanglah’ – kami tidak mengharapkan dia melarikan diri, kami ingin dia mengundurkan diri. Selama dia tidak melibatkan dirinya dalam politik aktif, itu tidak akan menjadi masalah," imbuh Nazly.
(jqf)