185 Negara Anggota PBB Minta AS Cabut Embargo terhadap Kuba

LANGIT7.ID, New York - Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan teguran keras terhadap embargo Amerika Serikat kepada Kuba. AS diminta mencabut embargo tersebut karena pulau Karibia itu tengah dilanda krisis ekonomi.

Melansir Aljazeera, ada 185 negara memberikan suara mendukung resolusi tidak mengikat untuk mengutuk embargo tersebut. Dalam sidang yang digelar pada Kamis, (3/11/2022) itu Amerika dan Israel memberikan suara menentang, sementara Brasil dan Ukraina abstain.

Teguran tersebut adalah ke-30 kalinya PBB mengutuk kebijakan AS yang telah diberlakukan selama beberapa dekade itu. Meski begitu, Koordinator Politik AS, John Kelley dalam sidang PBB itu menegaskan tetap menentang resolusi tersebut.

Baca Juga: Semakin Banyak Mualaf di Barat, Ini Alasan Mereka Memilih Islam

"Amerika Serikat menentang resolusi ini, tetapi kami mendukung rakyat Kuba dan akan terus mencari cara untuk memberikan dukungan yang berarti kepada mereka,” kata John, dikutip Aljazeera, Sabtu (5/11/2022).

“Jika pemerintahan Amerika Serikat benar-benar tertarik pada kesejahteraan, hak asasi manusia, dan penentuan nasib sendiri orang Kuba, itu bisa dengan mencabut blokade,” balas Perwakilan Kuba di PBB, Yuri Gala.

AS mengembargo Kuba sejak 1960. Itu menyusul revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro dan nasionalisasi, mengakuisisi properti milik warga negara dan perusahaan AS. Dua tahun kemudian, tindakan yang melarang perdagangan antara dua negara diberlakukan. Pembatasan lain juga diberlakukan untuk memperkuat embargo.

Mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah besar untuk meredakan ketegangan kedua negara. Termasuk secara resmi memulihkan hubungan AS-Kuba dan melakukan kunjungan ‘bersejarah’ ke Havana pada 2016. Pada tahun itu, AS juga abstin untuk pertama kalinya selama pemungutan suara PBB yang mengutuk embargo itu.

Baca Juga: 2 Dekade Setelah 9/11, Muslim AS Masih Berjuang Lawan Islamofobia

Akan tetapi, mantan Presiden AS, Donald Trump, membatalkan upaya-upaya tersebut. Dia mengambil pendekatan yang lebih keras, meningkatkan sanksi, dan mundur ke langkah normalisasi.

Pemerintahan Presiden Joe Biden saat ini tidak menyimpang secara subtansial dari kebijakan Trump. Namun, Biden telah mengambil beberapa langkah untuk melonggarkan pembatasan pengiriman uang dan penerbangan ke Kuba.

Ketegangan Kuba dan Amerika Serikat juga meningkat karena masalah lain seperti migrasi, keamanan, dan hubungan regional dalam beberapa bulan terakhir. Menjelang pemungutan suara PBB pada Kamis, Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, menuduh pemerintahan Biden terus menempuh jalan ‘tekanan maksimum’.

Perwakilan AS lalu membalas tuduhan itu yang menyebut hukuman ekonomi merupakan tanggapan terhadap peanggaran HAM oleh pemerintah Kuba. Pelanggaran itu berdasar pada penindakan protes pada Juli 2021 menuntut kebebasan politik dan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Baca Juga: Robert Crane, Eks Penasihat Presiden AS Jadi Mualaf setelah Memusuhi Islam

Kuba memberikan sanksi kepada hampir 400 orang, karena berpartisipasi dalam protes itu. Tindakan keras itu memicu kecaman dari kelompok HAM serta sanksi baru dari AS. Namun, Kuba menolak kritik terhadap catatan hak asasi manusianya.

“Kuba tidak membutuhkan pelajaran tentang demokrasi dan hak asasi manusia, apalagi dari Amerika Serikat,” kata Gala.