LANGIT7.ID, Jakarta -
Majelis Masyayikh memberikan 6 rekomendasi untuk mendorong peningkatan mutu
pendidikan pesantren. Hal ini termasuk bagaimana tata kelola keuangan ponpes.
Anggota Majelis Masyayikh, KH Abdul A'la Basyir mengatakan, rekomendasi ini bukan hanya untuk mutu pendidikan pesantren saja. Tapi juga mendorong kemandirian dan sustainabilitas atau keberlanjutan ponpes.
Berikut 6 rekomendasi Majelis Masyayikh Pesantren, dikutip dari
NU Online:
Baca Juga: Pesantren Fajrul Amanah Bogor Luncurkan Wakaf Produktif Bagi Penghafal Qur’an1. Tata KelolaMenurut Prof A'la, pesantren perlu memiliki tata kelola dan akuntabilitas yang baik guna mengikuti perubahan zaman. Tata kelola itu termasuk perihal keuangan pesantren.
"Sehingga akan berdampak pada sustainability, serta akses pendanaan pesantren akan terbuka," kata dia dalam sosialisasi UU Pesantren di Pesantren Tebuireng, Jombang, Selasa (29/11/2022).
2. DatabasePesantren juga harus mulai memperhatikan perihal database yang valid, reliabel, dan up to date. Hal itu dilakukan agar dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan.
Artinya, pesantren perlu proaktif memperbarui dan mengelola database. Sehingga bisa mengelola bantuan yang diberikan pemerintah.
"Tidak masalah bila pesantren tidak mau menerima bantuan pemerintah, tetap kita jaga dan hormati. Bantuan itu bukan intervensi, tapi sebagai bentuk pemberdayaan,” tegasnya.
3. KompetensiMenurutnya kompetensi dewan masyayikh juga harus ditingkatkan. Apalagi majelis masyayikh merupakan bentuk dari rekognisi negara terhadap kekhasan pendidikan pesantren, melalui proses penjaminan mutu yang dilakukan dari, oleh, dan untuk pesantren.
"Penguatan kompetensi dewan masyayikh juga diperlukan, karena sebagai katalisator untuk meningkatkan kualitas pesantren," katanya.
4. OptimalisasiDalam hal ini berkaitan dengan tiga fungsi pesantren, yaitu pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga penting untuk mengoptimalisasi ketiga fungsi pesantren tersebut.
"Peningkatan tiga fungsi pesantren itu akan memberikan dampak positif bagi pengembangan masyarakat pesantren, baik dari segi kualitas maupun kuantitas," ujarnya.
5. SinergiPesantren juga perlu bersinergi dengan bermitra kepada pihak swasta dan pemerintah. Sinergi ini bisa dilakukan di berbagai level, mulai dari tingkat bawah hingga atas.
"Untuk bermitra dengan berbagai pihak, maka pesantren perlu memiliki kualifikasi yang diperlukan, mulai dari aspek administrasi sampai sumber daya manusia," jelasnya.
6. PembangunanInsan pesantren diharapkan dapat berkiprah di sektor yang lebih luas. Untuk itu, pesantren mesti menjadi subjek aktif pembangunan.
“Pesantren harus memiliki kesetaraan dalam mengakses ruang publik, sama dengan pendidikan lain yang diakui negara,” tambahnya.
(bal)