Muhyiddin Masih Sah sebagai Perdana Menteri Malaysia

LANGIT7.ID, Jakarta - Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kabinetnya masih memegang kekuasaan eksekutif di bawah konstitusi. Hal itu ditegaskan oleh Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun.

"Saat ini, pemerintah tidak memiliki fakta yang jelas untuk menunjukkan bahwa Perdana Menteri tidak lagi memimpin mayoritas anggota parlemen," kata Jaksa Agung Malaysia dalam sebuah pernyataan, Kamis (8/7).

Menurut dia, dalam Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal, penentuan apakah seseorang memiliki kepercayaan mayoritas atau tidak, akan diputuskan oleh anggota parlemen, bukan berdasarkan pernyataan politikus atau partai.

Partai politik terbesar Malaysia United Malay National Organizations (UMNO) pada Rabu malam menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan memintanya mengundurkan diri.

Dalam pernyataannnya pada Rabu malam, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi mengatakan keputusan untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin dipicu karena kegagalan pemerintah untuk menangani pandemi secara efektif, memastikan stabilitas politik dan ekonomi, dan meraih kepercayaan rakyat.

“Muhyiddin harus memberi jalan bagi perdana menteri sementara, yang akan fokus menangani pandemi,” kata Zahid.

Koalisi berkuasa Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin memiliki mayoritas sangat tipis 113 kursi, dengan 38 di antaranya kursi milik UMNO. Dalam aturan politik Malaysia, diperlukan minimal 112 kursi anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan di Malaysia.

Skenario Politik Malaysia

Malaysia jatuh ke dalam krisis politik terbaru pada Kamis setelah partai terbesar dalam koalisi pemerintah, United Malay National Organization (UMNO), menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan memintanya mengundurkan diri karena gagal mengatasi pandemi.

Namun pakar Malaysia mengatakan penarikan diri UMNO dari koalisi pemerintahan Muhyiddin Yassin tidak serta membuat perdana menteri jatuh.

Azmi Hassan, pakar politik dari Universitas Teknologi Malaysia, mengatakan skenario politik Malaysia kini bergantung pada keputusan anggota parlemen UMNO, apakah mereka akan menarik dukungan dari Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

“Lazimnya apabila presiden sebuah partai membuat keputusan, semua akan ikut keputusan itu. Tapi tidak terjadi dalam politik Malaysia karena masih bergantung pada keputusan individu di parlemen,” kata Azmi Hassan kepada Anadolu Agency, pada Kamis.

Dalam aturan politik Malaysia, diperlukan minimal 112 dari 222 kursi anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.

Koalisi berkuasa Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin Yassin memiliki mayoritas sangat tipis 113 kursi, dengan 38 di antaranya kursi milik UMNO.

UMNO sendiri telah memberikan lampu hijau kepada anggota parlemennya untuk mengusulkan mosi tidak percaya kepada Muhyiddin saat parlemen kembali bersidang pada 26 Juli ini.

Jabatan PM Interim wewenang Raja

Sementara itu, politisi senior UMNO Tengku Razaleigh Hamzah menyampaikan kepada media bahwa dirinya tidak menolak sekiranya diberi kepercayaan untuk dipilih sebagai Perdana Menteri interim saat negara mengalami krisis politik.

Anggota Parlemen Malaysia itu mengatakan siapa pun, termasuk dirinya, akan bertanggung jawab mengemban amanah itu jika dilakukan untuk kepentingan rakyat. Namun, Azmi mengatakan jabatan perdana menteri sementara baru bisa diberlakukan Malaysia melalui keputusan Yang Di-Pertuan Agong atau Raja Malaysia.

Agong, kata dia, hanya boleh melantik perdana menteri baru yang diyakini mendapat dukungan mayoritas setelah perdana menteri lama meletak jabatan. “Masalahnya saya tak melihat Muhyidin akan meletakkan jabatan tanpa usul mosi tidak percaya pada sidang parlemen,” ujar Azmi.

Pada Februari tahun lalu, Malaysia untuk pertama kalinya mempunyai Perdana Menteri Interim ketika Mahathir Mohamad meletakan jabatan sebagai perdana menteri. Saat itu, Mahathir dipilih Agong untuk menjabat perdana menteri sementara.

UMNO Tak Akan Koalisi dengan Anwar Ibrahim

Meski menarik dukungan dari Muhyiddin Yassin, Ketua Pemuda UMNO Asyraf Wajdi Dusuki mengatakan partainya tidak akan mendukung Presiden Partai Keadilan Rakyat sekaligus pemimpin utama oposisi Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri.

“Keputusan semalam jelas meneguhkan pendirian petinggi partai untuk tidak sesekali akan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri,” kata dia dalam pernyataannya pada kamis.

Penolakan tersebut juga termasuk kerja sama partai dengan Partai Aksi Demokratik (DAP), partai etnis China di Malaysia, yang merupakan sekutu Anwar Ibrahim. Sejauh ini belum ada komentar resmi dari Anwar Ibrahim soal penarikan dukungan UMNO dan langkah yang akan dilakukan partainya.

Namun wakil Presiden Partai Amanah Mujahid Yusof Rawa berkata Pakatan Harapan, aliansi oposisi Malaysia di mana Partai Amanah masuk di dalamnya, kekal sebagai blok gabungan partai terbesar di parlemen Malaysia selepas UMNO menarik dukungan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Pakatan Harapan, kata dia, mempunyai jumlah 89 anggota parlemen, meski demikian itu tidak mencukupi untuk membentuk pemerintah baru. “Sekali lagi kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong diperlukan untuk merealisasikan pemerintahan yang kukuh dan stabil untuk menangani Covid-19 dan ekonomi yang parah,” kata dia dalam pernyataannya pada Kamis.

Sebelumnya pada Rabu malam, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyampaikan partainya menarik diri dari dukungan PM Muhyiddin Yassin. Keputusan itu hanya berlangsung beberapa jam usai Muhyiddin menunjuk wakil presiden UMNO Ismail Sabri, yang juga Menteri Pertahanan, sebagai wakil perdana menteri.

Zahid mengatakan keputusan untuk menarik dukungan terhadap Muhyiddin dipicu karena kegagalan pemerintah menangani pandemi secara efektif, memastikan stabilitas politik dan ekonomi, dan meraih kepercayaan rakyat. “Muhyiddin harus memberi jalan bagi perdana menteri sementara, yang akan fokus menangani pandemi,” kata Zahid. * SUmber: Anadolu Agency