Prof Mu'ti Sulit Paham Dengan Ulah DPR Yang Melawan Putusan MK, Seharusnya Jadi Teladan

LANGIT7.ID-Brazil; Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof Dr.Abdul Mu'ti yang kini sedang mengikuti seminar internasional di Brazil terpaksa angkat bicara melihat situasi politik di Jakarta yang makin memanas setelah disulut ulah DPR yang melawan keputusan MK tentang ketentuan Pilkada.
"Jujur kami sulit memahami langkah dan keputusan DPR yang bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi," ujar Prof Mu'ti kepada langit7.id, Kamis (21/8/2024).

Sebagai lembaga legislatif, menurut Prof Mu'ti, DPR seharusnya menjadi teladan dan mematuhi undang-undang.

DPR sebagai lembaga negara yang merepresentasikan kehendak rakyat, katanya, semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat dibanding dengan kepentingan politik kekuasaan semata.
"DPR sebagai pilar legislatif, hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi," ujar guru besar UIN Jakarta ini.

Karenya DPR semestinya menurut Prof Mu'ti, tidak bersebarangan, berbeda, dan menyalahi keputusam MK dalam masalah persyaratan calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dengan melakukan pembahasan RUU Pilkada 2024.
Langkah DPR tersebut, imbuhnya, selain dapat menimbulkan masalah disharmoni dalam hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan serius dalam Pilkada 2024. Selain itu akan menimbulkan reaksi publik yang dapat mengakibatkan suasana tidak kondusif dalam kehidupan kebangsaan.

Ditegaskan Prof Mu'ti, DPR dan Pemerintah hendaknya sensitif dan tidak menganggap sederhana terhadap arus massa, akademisi, dan mahasiswa yang turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum dan perundang-undangan. Perlu sikap arif dan bijaksana agar arus massa tidak menimbulkan masalah kebangsaan dan kenegaraan yang semakin meluas.(saf)