ICC Buka Suara Soal Tekanan Politik Pasca Surat Penangkapan Netanyahu

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Presiden Mahkamah Pidana Internasional (ICC) angkat bicara pada Senin terkait serangan terhadap pengadilan yang menjadi sorotan setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan terkait konflik di Gaza dan Ukraina.

ICC mendapat kritikan setelah hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan bulan lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mantan menteri pertahanannya, dan seorang pemimpin senior Hamas.

Baca juga: Netanyahu Jadi Buronan ICC, Masa Depan Israel Terancam

Para hakim ICC menyatakan ada "alasan yang masuk akal" untuk mencurigai ketiga pria tersebut melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait serangan Hamas 7 Oktober dan operasi militer Israel selanjutnya di Gaza.

Netanyahu menyebut keputusan ini sebagai tindakan antisemit, sementara Presiden AS Joe Biden mengecam surat perintah penangkapan terhadap pejabat Israel sebagai "tindakan tidak masuk akal."

Saat berbicara kepada anggota ICC di Den Haag, Presiden ICC Tomoko Akane mengatakan pengadilan menghadapi "tindakan pemaksaan, ancaman, tekanan, dan aksi sabotase."

Baca juga: ICC Keluarkan Surat Penangkapan, Netanyahu: Kami Tak Akan Menyerah!

"Kita berada di titik balik sejarah... Hukum internasional dan keadilan internasional sedang terancam. Begitu juga masa depan kemanusiaan," tambahnya.

"Mahkamah Pidana Internasional akan terus menjalankan mandatnya secara sah, independen dan tidak memihak, tanpa tunduk pada campur tangan pihak luar," tegasnya.

ICC juga memiliki surat perintah penangkapan yang masih berlaku untuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan Moskow merespon dengan mengeluarkan surat perintah penangkapannya sendiri untuk pejabat pengadilan tinggi.

Beberapa anggota Partai Republik AS meminta Senat untuk memberikan sanksi kepada ICC, yang memiliki 124 anggota – tidak termasuk Amerika Serikat, Israel, atau Rusia.

Dalam referensi terselubung terhadap tindakan ini, Akane mengatakan: "Beberapa pejabat terpilih mendapat ancaman serius dan dikenai surat perintah penangkapan dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB."

"Pengadilan sedang diancam dengan sanksi ekonomi yang keras dari institusi anggota tetap Dewan Keamanan lainnya seolah-olah ini adalah organisasi teroris," tambahnya.

Menurutnya "sangat mengkhawatirkan" bahwa negara-negara tampak "terguncang" ketika ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan berdasarkan hukum internasional.

"Jika pengadilan runtuh, ini akan berakibat runtuhnya semua situasi dan kasus... Bahaya bagi pengadilan bersifat eksistensial."