MUI: Konsentrasi Kekuasaan dan Modal di Tangan Prabowo Bisa Berujung Tyranni dan Kezhaliman

LANGIT7.ID-Jakarta; Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengingatkan potensi bahaya dari konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di tangan satu orang atau kelompok yang akan melahirkan tyranni atau kezhaliman, mengutip pemikiran peraih Nobel Ekonomi Milton Friedman. Peringatan ini muncul dalam konteks naiknya Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Abbas memaparkan bahwa ketika pengusaha memiliki kekuatan politik, mereka cenderung menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan maksimal melalui perlindungan hukum, fasilitas, dan keamanan dari penguasa. Hubungan timbal balik ini dapat menciptakan situasi di mana penguasa menjadi "centeng" atau "kacung" dari kepentingan bisnis.

"Akibatnya banyak peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh sang penguasa benar-benar tampak lebih berpihak kepada kepentingan sang pengusaha atau pemilik kapital sementara kepentingan dan hak-hak rakyat banyak menjadi terabaikan," ujar Abbas dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

Baca juga: Renungan akhir tahun: Prabowo dan Pemberantasan Korupsi, Antara Harapan Dan Kenyataan

Ancaman Terhadap Demokrasi dan HAM

Pengamat sosial ekonomi dan keagamaan ini juga menyoroti potensi penindasan terhadap suara kritis masyarakat. Menurutnya, ketika rakyat memprotes kebijakan yang tidak berpihak, aparat keamanan seringkali bertindak represif dengan "menyepak dan menendang serta memukuli dan menyeret para pendemo" hingga menciptakan ketakutan di masyarakat.

Harapan dan Kekhawatiran Publik

Abbas mengungkapkan bahwa di tengah situasi ini, masyarakat berharap munculnya pemimpin yang berani membawa mereka keluar dari kondisi yang menekan. Sebagian masyarakat melihat Prabowo sebagai sosok yang ditunggu-tunggu, meski masih ada keraguan mengingat latar belakangnya sebagai pengusaha dan politisi.

"Apakah Prabowo bisa menjadi pemimpin yang diharapkan? Tentu waktulah yang akan dapat menjawabnya," tutup Abbas, menyiratkan perlunya pengawasan ketat terhadap kebijakan pemerintahan mendatang untuk memastikan tidak terjadinya tyranni dan kezhaliman dari kekuasaan dan modal.

Peringatan dari tokoh MUI ini menjadi pengingat pentingnya pemisahan kekuasaan ekonomi dan politik untuk menjaga keseimbangan demokrasi dan melindungi kepentingan rakyat. Hal ini semakin relevan mengingat posisi Prabowo sebagai pebisnis sekaligus calon pemimpin negara.