LANGIT7.ID-Jakarta; Uni Eropa berencana menyampaikan kepada Israel minggu depan bahwa warga Palestina yang terusir dari rumah mereka di Gaza harus dipastikan dapat kembali dengan bermartabat. Uni Eropa juga menyatakan kesediaannya membantu membangun kembali wilayah yang hancur tersebut, menurut dokumen yang berhasil diperoleh.
Sikap ini sejalan dengan posisi negara-negara Arab namun bertentangan dengan tujuan Presiden Donald Trump yang menginginkan AS mengambil alih wilayah pesisir yang hancur itu dan membangunnya menjadi "Riviera Timur Tengah" sambil mendorong warga Gaza bermigrasi ke negara lain.
Uni Eropa, yang selama ini menjadi penyedia bantuan utama bagi Palestina, akan menguraikan posisinya kepada pejabat Israel dalam pembicaraan di Brussels pada 24 Februari sebagai bagian dari Dewan Asosiasi UE-Israel, pertemuan pertama sejak 2022.
Dokumen yang menguraikan draf posisi UE menekankan komitmen Eropa terhadap keamanan Israel sekaligus pandangannya bahwa "warga Gaza yang terlantar harus dipastikan dapat kembali dengan aman dan bermartabat ke rumah mereka di Gaza."
"UE akan aktif berkontribusi dalam upaya internasional terkoordinasi untuk pemulihan dan pembangunan kembali Gaza," demikian isi dokumen tersebut, yang juga menyerukan akses penuh bantuan kemanusiaan.
"UE sangat menyesalkan jumlah korban sipil yang tidak dapat diterima, terutama perempuan dan anak-anak, yang telah kehilangan nyawa, serta situasi kemanusiaan yang katastrofik terutama disebabkan oleh masuknya bantuan yang tidak memadai ke Gaza, khususnya di wilayah Utara."
Israel melancarkan serangan ke Gaza setelah pejuang dari kelompok militan Palestina Hamas menyerbu Israel selatan pada 7 Oktober 2023, menewaskan 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, menurut data Israel.
Lebih dari 48.000 orang tewas di Gaza, menurut pejabat kesehatan Palestina. Sebagian besar wilayah tersebut telah hancur dengan mayoritas dari 2,3 juta penduduk pra-perang mengungsi berkali-kali, menurut lembaga kemanusiaan.
"UE dengan tegas menentang semua tindakan yang melemahkan kelayakan solusi dua negara," tambah dokumen itu, merujuk pada posisinya bahwa Palestina harus memiliki tanah air merdeka berdampingan dengan Israel.
(lam)