LANGIT7.ID-Asap mesiu mengepul di kaki Bukit Barisan. Dari balik pepohonan, laskar bersarung merapatkan barisan. Mereka bukan sekadar pejuang adat, melainkan kaum berjubah putih yang membawa panji tauhid. “
Laa ilaaha illallah,” teriak mereka, sebelum tombak dan senapan meletup. Inilah Perang Padri (1803–1837), salah satu episode berdarah dalam sejarah Nusantara yang tak bisa dilepaskan dari denyut Islam.
Perang ini bermula bukan karena penjajah, melainkan pertentangan internal antara kaum adat dan ulama. Namun, kolonial Belanda datang menunggangi konflik ini.
Menurut sejarawan Christine Dobbin dalam
Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy (1983), akar Perang Padri berasal dari gerakan purifikasi Islam yang dipengaruhi ajaran Wahabi di Makkah. Beberapa haji Minangkabau yang pulang dari tanah suci membawa ide tajdid: kembali kepada ajaran murni, menentang bid’ah, khurafat, dan praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat.
Baca juga: Ketika Jihad Menyala: Diponegoro dan Perang Suci yang Terlupakan Kaum ulama yang kemudian disebut Padri mengusung ide ini. Mereka mendirikan basis di pedalaman, menolak adat yang membolehkan judi, sabung ayam, minum tuak, bahkan sistem pewarisan matrilineal. Sebaliknya, kaum adat menganggap ulama terlalu kaku dan mengancam tatanan budaya. “Pertentangan ini adalah konflik ideologis, bukan sekadar perebutan kekuasaan,” tulis Mestika Zed dalam
Perang Padri di Sumatera Barat (2003).
Jihad di Ranah MinangBagi kaum Padri, perang ini adalah jihad. Ahmad Chatib Al-Khalidi dalam manuskripnya menyebut pertempuran melawan adat yang bertentangan dengan Islam dan kekuasaan kafir sebagai sabilillah. Sebagaimana dicatat oleh Taufik Abdullah dalam Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1971), semangat jihad inilah yang menggerakkan perlawanan, meskipun kemudian Belanda memanfaatkan kaum adat untuk mematahkan kekuatan Padri.
Tokoh sentralnya, Tuanku Imam Bonjol, adalah ulama yang menggabungkan strategi dakwah dan militer. Dalam otobiografinya Tambo Tuanku Imam Bonjol, ia menulis bagaimana seruan jihad bukan hanya untuk memurnikan akidah, tapi juga mengusir penjajah. “Sebab itu, Perang Padri dalam tahap akhir menjadi perang anti-kolonial,” jelas sejarawan Christine Dobbin.
Baca juga: Fadli Zon Resmikan Pameran NYALA di Galeri Nasional, Angkat Warisan Perjuangan Diponegoro Kolonial Menyusup, Perlawanan MembaraBelanda awalnya berpihak pada kaum adat. Perjanjian Masang 1821 menjadi pintu masuk intervensi kolonial. Namun, setelah kaum adat dilemahkan, Belanda berbalik menyerang kaum Padri. “Strategi devide et impera bekerja sempurna,” tulis Anthony Reid dalam The Contest for North Sumatra (1969).
Pertempuran sengit terjadi di Bonjol, basis utama kaum Padri. Benteng Bonjol jatuh pada 1837 setelah pengepungan panjang. Imam Bonjol ditangkap, diasingkan ke Manado, lalu ke Lotak hingga wafat pada 1864. Meski kalah secara militer, gagasan pembaruan Islam tetap hidup. “Warisan Padri adalah semangat purifikasi dan modernisasi yang kelak mempengaruhi gerakan Islam di Sumatra dan Jawa,” kata Hamka dalam Sejarah Umat Islam (1950).
Islam, Adat, dan NegaraPerang Padri meninggalkan jejak panjang dalam relasi Islam dan adat di Minangkabau. Slogan adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah lahir dari upaya rekonsiliasi pascaperang. Tetapi luka sejarahnya terus memantik perdebatan: sampai di mana Islam bisa menyatu dengan adat, dan kapan harus memisahkan diri? Pertanyaan ini, kata sejarawan Taufik Abdullah, adalah “pergulatan abadi dalam identitas Minangkabau.”
Baca juga: Fadli Zon Buka Pameran 200 Tahun Perang Jawa, Refleksi Perjuangan Diponegoro Bangkitkan Jati Diri Bangsa Kini, di Bonjol, monumen berdiri mengenang Imam Bonjol sebagai Pahlawan Nasional. Namun, gema jihadnya tetap menggema dalam literatur dan ingatan kolektif. Bahwa di balik perang yang berdarah, ada cita-cita untuk memurnikan iman dan menegakkan martabat umat.
(mif)