Ketika Jihad Menyala: Diponegoro dan Perang Suci yang Terlupakan

LANGIT7.ID- Suara kentongan bertalu-talu di pedalaman Jawa awal abad ke-19. Ribuan laskar bersarung, bersenjatakan tombak dan pedang, mengalir ke sawah yang berubah jadi gelanggang perang. Mereka menyebut perjuangan itu sebagai “perang sabil”—perang di jalan Allah. Perang yang kelak dikenal sebagai Perang Diponegoro (1825–1830) bukan sekadar pemberontakan feodal melawan kolonial, tapi menyimpan napas jihad yang dalam.

Sejarawan Peter Carey, dalam bukunya The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855, mencatat bagaimana Pangeran Diponegoro melihat konflik ini sebagai “perang suci” melawan kekuasaan kafir yang menindas. Bagi sang pangeran, Belanda bukan hanya musuh politik, tetapi simbol ketidakadilan yang mencemari tatanan Islam Jawa. “Diponegoro memaknai penderitaan rakyat sebagai ujian iman,” tulis Carey, menekankan pengaruh tasawuf dan tarekat dalam pandangan sang pemimpin.

Dalam surat-surat pribadinya, Diponegoro kerap menyebut dirinya sebagai “Kyai”, bukan sekadar pangeran. Ia menulis tentang nubuat dan mimpi spiritual sebelum perang meletus. Peneliti M.C. Ricklefs dalam A History of Modern Indonesia since c.1200 menjelaskan, sejak abad ke-18, Jawa mengalami proses islamisasi yang mendalam, di mana nilai-nilai syariat dan simbol religius merasuk ke dalam politik. Diponegoro lahir di tengah arus itu, memandang dirinya sebagai pemimpin umat yang diutus untuk menegakkan keadilan Ilahi.

Baca juga: Jihad di Tanah Terjajah: Islam, Pendidikan, dan Perlawanan

Perang Sabil: Dari Surau ke Medan Laga

Mengapa perang ini meledak? Banyak yang mengaitkan dengan kebijakan Belanda menaikkan pajak, mengambil tanah, hingga memaksa kerja rodi. Namun, bagi Diponegoro, masalahnya lebih dalam: hilangnya martabat Islam di tanah Jawa. Ketika Belanda merusak makam leluhurnya di Tegalrejo demi membangun jalan, kemarahan itu bukan sekadar soal keluarga, melainkan penghinaan terhadap simbol religius.

Seruan jihad pun menggema dari pesantren ke pesantren. Carey menulis, ribuan kiai, santri, dan pengikut tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah ikut bergabung. Mereka mengibarkan panji bertuliskan kalimat tauhid, meneriakkan “Allahu Akbar!” di tengah hujan peluru. Strategi gerilya mereka tak hanya militeristik, tetapi juga ritualistik: sebelum perang, mereka berzikir, membaca hizib, dan mengikat janji setia layaknya baiat.

Dalam pandangan antropolog Sartono Kartodirdjo (The Peasants’ Revolt of Banten in 1888), fenomena ini menunjukkan pola “messianisme Islam Jawa”, di mana pemimpin karismatik dianggap Ratu Adil yang diutus untuk menegakkan agama. Bagi pengikut Diponegoro, perang ini bukan sekadar rebutan kekuasaan, tapi panggilan spiritual.

Baca juga: Perang, Dakwah, dan Ketakutan Barat: Mengapa Jihad Menjadi Simbol yang Ambigu

Islam sebagai Identitas Perlawanan

Belanda menyadari betapa kuatnya pengaruh Islam dalam pemberontakan ini. Arsip kolonial yang dikaji Carey menyebut, mereka melarang pengajian dan membatasi pergerakan kiai karena takut “jihad kedua” meletus. Meski akhirnya Diponegoro ditangkap dalam tipu muslihat di Magelang pada 1830, ide perlawanan berbasis agama tak pernah padam.

Jejaknya bahkan tampak dalam pemberontakan berikutnya: dari Perang Paderi di Sumatera, Perang Aceh, hingga pergerakan Sarekat Islam awal abad ke-20. Seperti ditulis Ricklefs, “Islam menjadi bahasa perlawanan yang paling ampuh terhadap dominasi Barat.” Dan perang Diponegoro adalah salah satu bab paling heroik dalam narasi itu.

Hari ini, ketika kita mengenang Perang Jawa, kita tak hanya melihat darah dan mesiu. Di baliknya ada doa-doa, hizib, dan tekad yang lahir dari keyakinan: bahwa menegakkan keadilan adalah bagian dari iman. Sebuah pesan yang masih menggema di tanah air hingga kini.