LANGIT7.ID-Setiap 12 Rabiul Awal, dunia Islam bersuka cita mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Di Mesir, kembang gula “permen maulid” membanjiri pasar. Di Indonesia, selawat menggema semalam suntuk. Namun, di Arab Saudi, perayaan semacam itu dilarang keras. Negeri kelahiran Nabi memilih jalan puritan: tak ada pesta, tak ada lampu-lampu, bahkan fatwa resmi menegaskan keharamannya. Ironisnya, dalam sejarah modern Saudi, peringatan hari lahir tokoh pendiri gerakan Wahabi—
Muhammad bin Abdul Wahhab—justru pernah digelar oleh negara.
Mengapa Saudi melarang Maulid Nabi? Jawabannya terletak pada ideologi resmi negara: Wahabisme. Gerakan yang dirintis Muhammad bin Abdul Wahhab (1703–1792) di Najd ini menekankan pemurnian tauhid dan menolak semua ritual yang dianggap bid’ah. Dalam pandangannya, Maulid adalah inovasi yang tidak dilakukan Nabi dan para sahabat.
Dalam
Kitab al-Tauhid, Ibn Abdul Wahhab menulis: “Setiap amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah adalah bid’ah.” Sikap ini diperkuat para penerusnya. Mufti besar Saudi, Abdul Aziz bin Baz, dalam
Majmu’ Fatawa menegaskan: “Merayakan Maulid adalah bentuk kesesatan.” Nada yang sama diulang oleh Ibnu Utsaimin dalam
Fatawa Nur ‘ala ad-Darb.
Larangan ini bukan sekadar fatwa. Negara memasukkannya ke dalam struktur hukum dan kebijakan. Sejak berdirinya Kerajaan Saudi pada 1932, tidak ada ruang publik untuk Maulid. Rumah kelahiran Nabi di Mekah bahkan diubah menjadi perpustakaan, tanpa aktivitas ritual.
Baca juga: Siapa Bilang Tak Ada Perayaan Maulid Nabi di Arab Saudi?
Pernah Ada Pesta untuk Muhammad bin Abdul WahhabIronisnya, buku
Wahhabi Islam: From Revival and Reform to Global Jihad karya Natana J. DeLong-Bas (Oxford University Press, 2004) mencatat bahwa pada 1991, pemerintah Saudi melalui Kementerian Pendidikan mengadakan program peringatan 200 tahun wafatnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Acara itu melibatkan seminar nasional, penerbitan buku, dan promosi besar-besaran tentang “warisan sang pembaharu.”
Lebih jauh, laporan akademik dalam
Middle East Journal (Vol. 55, 2001) mengungkap bahwa di Riyadh dan Qassim pernah diadakan “Pekan Muhammad bin Abdul Wahhab” (
Usbu’ al-Syaikh), berisi pameran dokumen, khutbah, dan acara televisi. Tujuannya jelas: memperkuat legitimasi ideologi Wahabi sebagai pilar kerajaan.
Sejarawan Saudi, Khaled Abou El Fadl, dalam bukunya
The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists (Harper, 2005), menyebut langkah ini paradoksal: “Mereka menolak Maulid Nabi dengan alasan bid’ah, tetapi merayakan seorang manusia—bahkan dengan gelar pahlawan.”
Otoritas Saudi berkilah bahwa peringatan untuk Ibn Abdul Wahhab bukan ritual keagamaan, melainkan “kajian sejarah.” Namun kritik datang deras, terutama dari kalangan ulama Ahlussunnah. Ulama Al-Azhar, Syekh Ali Jum’ah, menilai: “Jika mengenang kelahiran Nabi dianggap bid’ah, mengapa mengenang kelahiran atau wafat seorang ulama dibolehkan?” (Lihat
Al-Maulid al-Nabawi al-Sharif, Kairo, 2010).
Baca juga: Sejarah Panjang Maulid Nabi: Antara Syariat dan Tradisi Kontestasi Ideologi: Politik, Bukan Sekadar FikihMengapa kerajaan begitu keras menolak Maulid, tetapi memberi ruang untuk Ibn Abdul Wahhab? Jawabannya bukan sekadar masalah fiqh. Marion Holmes Katz dalam
The Birth of the Prophet Muhammad: Devotional Piety in Sunni Islam (Routledge, 2007) menulis: “Sikap anti-Maulid Saudi adalah proyek ideologis yang bertujuan mempertahankan otoritas politik berbasis puritanisme.”
Perayaan atau peringatan untuk Muhammad bin Abdul Wahhab justru memperkuat fondasi kekuasaan. Ia bukan hanya ulama, tetapi simbol persekutuan antara keluarga Saud dan doktrin Wahabi yang melahirkan kerajaan. Dalam kata lain, ini adalah ritual politik, bukan sekadar sejarah.
Meski negara melarang Maulid, tradisi ini tetap hidup di ruang privat, terutama di Jeddah, Mekah, dan Madinah. Komunitas Alawiyyin dan sufi menggelarnya diam-diam, membaca
Simthud Durar dan bershalawat tanpa publikasi. Sementara itu, nama Ibn Abdul Wahhab tetap diagungkan di ruang publik: bandara Riyadh pernah dinamai “King Khalid International Airport” dengan ruang pamer khusus tentang Ibn Abdul Wahhab, dan universitas besar di Riyadh memakai namanya.
Baca juga: Jutaan Rakyat Yaman Tumpah Ruah di Jalan Peringati Maulid Nabi Muhammad Paradoks ini terus menjadi sorotan. Di satu sisi, negara menegakkan puritanisme dengan dalih syariat. Di sisi lain, mereka menciptakan ruang kultus bagi tokoh ideologi mereka sendiri.
Pertanyaannya: jika cinta kepada Nabi dianggap cukup dengan ittiba’ (mengikuti sunnah), mengapa cinta kepada Ibn Abdul Wahhab dirayakan dengan acara besar? Sebuah ironi yang menjelaskan bahwa agama, di tangan kekuasaan, selalu lebih dari sekadar urusan ibadah.
(mif)