Bencana Banjir Bandang Disebut Akibat Ulah Manusia, Anwar Abbas Kritik Keras Pemerintah dan Pengusaha

LANGIT7.ID-Jakarta; Banjir bandang yang merusak ratusan rumah dan menelan banyak korban jiwa kembali memunculkan sorotan tajam terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, Anwar Abbas, menyebut bencana ini bukan semata-mata kejadian alam, melainkan akibat dari ulah tangan manusia yang mengabaikan aturan dan kelestarian lingkungan.

Dalam pandangannya, kawasan hutan yang secara hukum dikuasai negara seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia menilai pemerintah lebih banyak memberikan hak pengelolaan kepada pihak asing dan pemilik modal besar, sehingga membuka ruang terjadinya eksploitasi berlebihan.

“Kawasan hutan secara hukum dikuasai oleh negara. Tapi oleh negara atau pemerintah pengelolaan kawasan hutan tersebut tidak diberikan kepada rakyat tapi diserahkan kepada pihak asing atau para pemilik kapital sehingga akibatnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya maka akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan berupa pelanggaran dari ketentuan-ketentuan yang ada,” ujar Anwar Abbas dalam keterangan resmi, Rabu (3/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah membentuk satgas penertiban kawasan hutan. Namun, menurutnya, satgas tersebut tidak berdaya menghadapi tekanan dari para pengusaha yang mengejar keuntungan tanpa memikirkan keberlanjutan lingkungan. Dampaknya kini sangat nyata: banjir bandang menghancurkan permukiman, menghilangkan ratusan nyawa, dan meratakan ratusan rumah.

“Sebenarnya pihak pemerintah telah membentuk satgas penertiban kawasan hutan tapi tampaknya mereka tidak berdaya dalam menghadapi keinginan dari pihak pengusaha sehingga terjadilan bencana dan malapetaka berupa banjir bandang yang telah mengakibatkan ratusan jiwa melayang dan ratusan rumah rusak hancur dan rata dengan tanah,” tegasnya.

Anwar Abbas menilai bahwa akar persoalan ini berasal dari dua pihak. Pemerintah yang tidak mampu mengawasi implementasi kebijakan, serta pengusaha yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan kemaslahatan lingkungan dan masyarakat.

“Ini salah siapa? Pertama hal ini tentu merupakan kesalahan pemerintah yang telah membuat kebijakan dan tidak bisa mengawasi implementasinya dengan baik. Kedua adalah kesalahan pihak pengusaha yang hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kemashlahatan bagi orang lain dan lingkungan,” ujarnya.

Ia kemudian meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan pengelolaan hutan, termasuk memastikan implementasinya berjalan tegas dan adil. Selain itu, ia menegaskan bahwa pengusaha harus bertanggung jawab dan tidak lepas tangan atas kerusakan lingkungan yang terjadi.

“Untuk itu kita meminta kepada pihak pemerintah bagi meninjau ulang kebijakan dan implementasi dari ketentuan yang telah dibuatnya dan kepada pihak pengusaha kita harapkan agar mereka tidak berlepas tangan tapi harus bertanggung jawab terhadap masalah yang ada,” tutupnya.