MBG vs Penciptaan Lapangan Kerja: Menakar Ulang Urgensi dan Efisiensi Anggaran Negara

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Pernyataan Menteri PPN/Bappenas yang menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih mendesak dibandingkan penciptaan lapangan kerja memantik ruang diskusi yang menarik. Apakah tesis tersebut sepenuhnya tepat? Jawabannya bisa "ya" dan bisa "tidak", tergantung kepada siapa program tersebut ditujukan.

Bagi anak-anak dari keluarga miskin, urgensi makan bergizi tentu tak bisa ditawar. Namun, bagi anak-anak dari keluarga mampu, narasi kegentingan ini menjadi tidak relevan. Di sinilah letak krusialnya menetapkan skala prioritas agar anggaran negara tidak sekadar habis untuk konsumsi, tetapi menjadi leverage (daya ungkit) ekonomi yang nyata.

Membedah Data: Siapa yang Benar-Benar Butuh?

Mari kita bicara data. Merujuk pada estimasi data BPS Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa, atau sekitar 8,47% dari total penduduk. Di sisi lain, target penerima MBG tahun 2026 dipatok angka fantastis: sekitar 82,9 juta anak.

Ada ketimpangan logika di sini. Jika kita asumsikan 10 persen dari total anak tersebut adalah mereka yang benar-benar berada dalam kondisi fakir dan mendesak untuk dibantu, maka jumlah riil yang membutuhkan intervensi negara hanyalah sekitar 8,3 juta anak.

Lantas, bagaimana dengan 90 persen sisanya? Mayoritas dari mereka berasal dari keluarga yang tidak masuk kategori mendesak, atau bahkan sangat mampu. Orang tua mereka memiliki kapasitas finansial untuk menyediakan makanan yang tak hanya bergizi, bahkan mungkin jauh lebih berkualitas dari standar paket pemerintah. Memberikan subsidi pangan kepada kelompok ini bukan hanya pemborosan, tetapi juga bentuk inefisiensi anggaran yang masif.

Matematika Anggaran: Dari Konsumsi ke Produksi

Jika total anggaran yang dialokasikan untuk 82,9 juta anak mencapai Rp335 triliun, mari kita hitung ulang dengan skema prioritas. Untuk mendukung 8,3 juta anak yang benar-benar miskin, negara hanya membutuhkan dana sekitar Rp33,5 triliun.

Ini membuka peluang besar: terdapat sisa anggaran sekitar Rp301,5 triliun.

Bayangkan jika dana raksasa ini tidak dibakar habis di meja makan, melainkan dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, khusus bagi mereka yang masih terjerat kemiskinan.

Jika kita asumsikan modal usaha yang dibutuhkan untuk memberdayakan satu orang miskin adalah Rp20 juta, maka dengan sisa anggaran tersebut, kita bisa mencetak sekitar 15.075.000 pelaku usaha baru.

Strategi Dua Tahun Pengentasan Kemiskinan

Dengan populasi penduduk miskin sekitar 23,85 juta jiwa, strategi realokasi anggaran ini menawarkan peta jalan yang jelas. Dalam kurun waktu dua tahun saja, dengan menggunakan dana yang semula hanya diniatkan untuk makan gratis, kita bisa melakukan dua lompatan besar sekaligus:

1. Jaminan Gizi Tepat Sasaran: Kita tetap memberikan MBG kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan (kelompok rentan), memastikan mereka tidak tertinggal tumbuh kembangnya.
2. Pemberantasan Kemiskinan Struktural: Kita mengentaskan kemiskinan dengan mengubah para orang tua miskin menjadi pelaku usaha produktif melalui suntikan modal kerja.

Jika skenario penciptaan 15 juta lapangan kerja baru per tahun ini berjalan, maka secara matematis, kemiskinan di negeri ini bisa dituntaskan pada tahun kedua.

Visi Jangka Panjang: Kemandirian Keluarga

Dampak jangka panjang dari pendekatan ini jauh lebih fundamental. Pada tahun ketiga atau keempat, peran negara sebagai "pemberi makan" bisa perlahan ditarik. Mengapa? Karena orang tua siswa sudah bekerja. Hasil usaha dan keringat mereka sendiri akan memampukan mereka menyediakan makanan bergizi bagi anak-anaknya.

Martabat sebuah keluarga terletak pada kemampuannya berdiri di atas kaki sendiri. Tugas negara bukan sekadar memberi ikan setiap hari, tetapi memastikan setiap kepala keluarga memiliki kail dan kolam yang memadai untuk menghidupi keluarganya. Antara perut kenyang hari ini dan kemandirian ekonomi selamanya, pilihan bijak seharusnya jatuh pada keseimbangan keduanya. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan.)