Manuskrip Sejarah Banten Terkait Misi Diplomasi Ibadah Haji Abad Ke-17

LANGIT7.ID-Jauh sebelum riuh rendah antrean birokrasi haji modern menyita perhatian publik, pelabuhan Kesultanan Banten pada abad ke-17 telah menjadi saksi bagaimana rukun Islam kelima dimainkan sebagai instrumen geopolitik tingkat tinggi.

Di dermaga yang sibuk oleh lalu lintas kapal jung Tiongkok, armada Arab, dan kapal dagang Eropa, keberangkatan seorang jemaah haji bukan sekadar urusan pembersihan jiwa. Bagi penguasa Banten, samudra luas yang memisahkan Jawa dan Jazirah Arab adalah sirkuit diplomasi untuk mencari kedaulatan, sekaligus membentengi negeri dari cengkeraman kolonialisme Barat yang mulai menjangkari Nusantara.

Titik balik ketegangan di pesisir Banten bermula ketika empat kapal Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman membuang sauh di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Rombongan penjelajah ini berhasil menemukan jalur laut langsung dari Eropa melalui Tanjung Harapan, membuka keran perdagangan rempah-rempah yang kelak memicu lahirnya kongsi dagang Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1602.

Kehadiran kompeni Belanda tidak hanya mengubah peta niaga, tetapi juga menantang kedaulatan politik kesultanan-kesultanan Islam. Dalam situasi terjepit ini, Mekah tidak lagi dipandang sekadar sebagai tempat berdirinya Kabah, melainkan sebagai pusat gravitasi dunia yang mampu memberikan legitimasi politik tertinggi untuk melawan penetapan monopoli asing.

Berdasarkan naskah kuno Sajarah Banten dan Hikayat Hasanuddin, yang merupakan terjemahan bebas dari Hikayat Banten Rante-Rante buatan tahun 1662-1663, tradisi berhaji di kalangan penguasa Banten telah mengakar kuat sejak awal berdirinya kesultanan.

Manuskrip tersebut mencatat bahwa pendiri dinasti, Sunan Gunung Jati dari Cirebon, dan putranya, Maulana Hasanuddin, sempat menunaikan ibadah haji bersama-sama ke tanah suci. Perjalanan lintas samudra ini dipenuhi kebulatan tekad untuk menjalankan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 196: Wa-atimmul-hajja wal-umrata lillah. Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

Bagi Maulana Hasanuddin, sekembalinya dari Mekah dengan bekal spiritual dan jaringan internasional yang baru, ia mendirikan Kesultanan Banten secara mandiri dan dinobatkan sebagai Sultan Banten yang pertama.

Stempel Suci dari Amir Mekah

Dalam perkembangannya, kegandrungan para penguasa Banten terhadap tanah suci tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan sosiologis-politik di dalam negeri.

Guru Besar Sejarah Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Dien Madjid, dalam wawancara yang dimuat pada buku Sejarah Ibadah Haji Indonesia dari Masa ke Masa (2023), mengungkapkan bahwa perjalanan haji bagi kalangan kerajaan memiliki fungsi ganda. Selain untuk menunaikan kewajiban agama, kesempatan ini digunakan secara intensif sebagai misi diplomatik untuk mendapatkan pengakuan politik dari Amir Mekah serta menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara yang disinggahi di sepanjang rute pelayaran.

Pengakuan dari penguasa Mekah, yang saat itu berada di bawah naungan Kekhalifahan Ottoman di Istanbul, memiliki nilai politis yang luar biasa di mata rakyat Nusantara. Seorang raja yang memegang gelar sultan resmi dari Mekah akan dianggap memiliki otoritas keagamaan yang sah, sehingga perintahnya untuk melakukan jihad melawan kekuatan kolonial non-Muslim akan dipatuhi tanpa ragu oleh seluruh lapisan masyarakat.

Puncak dari strategi diplomasi haji ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1683). Sejarawan Titik Pudjiastuti dalam bukunya, Menyusuri Jejak Kesultanan Banten (2007), memaparkan analisis mendalam mengenai bagaimana Sultan Ageng secara berkala mengirimkan utusan resmi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus membawa misi politik luar negeri.

Sultan Ageng memiliki visi besar untuk memajukan negaranya tidak hanya di bidang politik diplomasi, tetapi juga memperluas jaringan pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain di luar monopoli VOC.

Pada tahun 1670-an, Sultan Ageng mengirim utusan yang dipimpin oleh putranya sendiri, Pangeran Anom atau yang kelak dikenal sebagai Sultan Haji, menuju Mekah. Misi ini membawa misi khusus untuk memperbarui gelar keagamaan dan membeli persenjataan serta mencari aliansi militer strategis. Namun, diplomasi suci ini justru melahirkan ironi sejarah.

Selama bermukim di Timur Tengah, pandangan politik Sultan Haji mulai bergeser, dan sekembalinya ke Banten, ia justru terlibat dalam konflik internal melawan ayahnya sendiri setelah dihasut oleh agen-agen VOC yang memanfaatkan ambisi kekuasaannya. Konflik ayah-anak ini menjadi pintu masuk bagi VOC untuk meruntuhkan kemandirian Banten.

Blokade Kompeni dan Kontrol Haji Generasi Awal

Seiring dengan makin kokohnya kuku kekuasaan VOC di Batavia dan pesisir Jawa pada akhir abad ke-17 dan abad ke-18, aktivitas ibadah haji mulai dipandang oleh pemerintah kolonial sebagai ancaman keamanan yang serius.

Gubernur Jenderal VOC melihat bahwa para jemaah haji yang pulang dari Mekah kerap membawa pemikiran-pemikiran radikal antimonoopoli dan anti-Barat. Mekah dipandang oleh kompeni sebagai sarang persemaian ideologi perlawanan yang dapat mengacaukan stabilitas perkebunan dan jalur dagang mereka.

Untuk meredam potensi bahaya ini, VOC mulai memberlakukan pembatasan dan pengawasan ketat terhadap jalur transportasi maritim. Setiap kapal yang ingin berlayar ke barat melintasi Selat Sunda atau Selat Malaka wajib memiliki surat izin jalan (pas jalan) yang diterbitkan oleh syahbandar Belanda di Batavia. Tanpa surat izin tersebut, kapal dagang pribumi yang mengangkut calon jemaah haji akan ditangkap oleh armada patroli laut VOC dengan tuduhan melakukan pelayaran ilegal atau penyelundupan rempah-rempah.

Kebijakan ini merupakan bentuk awal dari regulasi haji kolonial yang kelak disempurnakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad berikutnya melalui aturan Ordonansi Haji. Pengawasan fisik di pelabuhan dan pembatasan ruang gerak para haji di kampung halaman menunjukkan betapa ketakutannya otoritas kolonial terhadap dampak sosiologis dari ibadah ini. Mereka sadar bahwa gelar haji bukan sekadar penanda kesalehan individu, melainkan sebuah simbol perlawanan kultural yang mampu menyatukan sentimen keagamaan jemaah melampaui batas-batas suku bangsa.

Bagi masyarakat Banten dan Nusantara secara umum pada masa transisi tersebut, pergi haji di bawah bayang-bayang moncong meriam Belanda adalah ujian keimanan yang sesungguhnya. Jemaah harus kucing-kucingan dengan patroli laut kompeni, menumpang kapal-kapal dagang Inggris, Prancis, atau Denmark yang menjadi rival VOC, demi bisa mengarungi Samudra Hindia.

Pengorbanan harta dan risiko kehilangan nyawa di tengah laut tidak pernah menyurutkan langkah mereka. Justru, makin ketat tekanan dan blokade yang diterapkan oleh penguasa kolonial, makin besar pula gelombang kerinduan umat Islam untuk menjejakkan kaki di tanah haram, mengubah ibadah haji menjadi sebuah tindakan subversif yang suci melawan penjajahan.