Analisis Batas Hukum Hak Kepemilikan Pribadi dan Sistem Jaminan Sosial Kesejahteraan

LANGIT7.ID- Seorang petani di lembah subur pinggiran kota berjalan pulang saat matahari mulai condong ke barat. Di pundaknya, cangkul dan keranjang berisi hasil panen bergoyang seiring langkah kakinya. Tanah tempatnya menanam adalah bidang lahan yang ia beli dari hasil tabungan bertahun-tahun.

Ia bebas menentukan komoditas apa yang akan ditanam, serta berhak menjual hasilnya ke pasar demi kesejahteraan keluarganya. Namun, di ujung pematang, ia menyisihkan sebagian umbi-umbian terbaik untuk diserahkan kepada lumbung sosial komunitas.

Realitas domestik ini memperlihatkan sebuah harmoni yang unik, di mana hak kepemilikan individu diakui secara legal, namun pemanfaatannya diikat oleh tanggung jawab moral yang transendental.

Tata ruang ekonomi seperti ini menyajikan kontras yang tajam jika dihadapkan dengan eksperimen politik kelompok kiri di Barat.

Sejarah abad kedua puluh mencatat bagaimana doktrin bolsewisme di Rusia dan pelbagai negara satelit sosialis berusaha menghapuskan hak milik pribadi secara mutlak.

Negara mengambil alih seluruh faktor produksi, mereduksi manusia sekadar menjadi sekrup kecil dalam mesin birokrasi raksasa.

Kenyataan empiris kemudian membuktikan bahwa penghapusan hak milik privat secara total adalah suatu kemustahilan yang melawan fitrah kemanusiaan. Sistem tersebut justru melahirkan stagnasi ekonomi dan represi politik yang akut.

Di sinilah letak batas demarkasi yang tegas: sosialisme Islam tidak sampai menghapuskan hak milik secara mutlak, seperti halnya dengan sosialisme Barat.

Islam memandang bahwa kepemilikan pribadi atas harta merupakan dorongan naluriah manusia yang harus dikanalisasi secara etis, bukan dimatikan. Kendati demikian, syariat menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan strategis atau aset publik yang menguasai hajat hidup orang banyak harus tetap menjadi milik bersama untuk kepentingan semua orang.

Mengenai penentuan batas komoditas apa saja yang masuk dalam kategori perusahaan negara, hal itu diserahkan kepada otoritas regulasi pemerintah.

Dilema Klasik

Perdebatan mengenai batas kepemilikan bersama ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak abad-abad permulaan dalam sejarah Islam, ruang diskusi para sahabat Nabi sudah diwarnai oleh perbedaan pendapat yang tajam.

Sebagian sahabat, seperti Abu Dzar al-Ghifari, cenderung radikal dalam menjalankan ketentuan sosial ini. Kelompok ini memandang bahwa segala sumber daya yang diciptakan oleh tuhan pada dasarnya adalah milik bersama untuk kepentingan umum.

Mereka menyamakan status tanah dan kekayaan alam di dalamnya dengan air dan udara, yang haram dikuasai secara privat. Menurut mazhab ini, individu hanya boleh memiliki hasil pemanfaatan tanah yang disesuaikan dengan kadar usaha dan perjuangannya masing-masing.

Sebaliknya, mayoritas sahabat memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa tanah dan barang modal dapat dimiliki secara pribadi, serta sah untuk dipertukarkan dalam skema transaksi pasar.

Meskipun terdapat dialektika teoretis, persetujuan prinsipil yang berhasil dicapai di kalangan mereka memiliki kemiripan dengan sistem kesejahteraan modern di Eropa hari ini.

Formula tersebut menentukan bahwa setiap individu wajib mencurahkan segala kemampuannya untuk kepentingan kolektif masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat melalui instrumen negara wajib menyokong pemenuhan kebutuhan pribadi warga negaranya.

Prinsip jaminan sosial ini diwujudkan secara konkret melalui institusi baitulmal atau perbendaharaan negara. Setiap muslim dan warga negara berhak menerima pemenuhan kebutuhan pokok untuk diri dan tanggungannya dari baitulmal, selama ia belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

Jaminan yang sama juga berlaku apabila penghasilan dari pekerjaan yang digelutinya tidak mencukupi untuk memenuhi hajat hidup keluarganya. Komitmen negara ini berjalan selaras dengan teks normatif Al-Quran dalam Surah At-Taubah ayat enam puluh:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها...

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan para pengurus zakat...

Etika Transaksi

Sistem jaminan sosial ini dapat berjalan secara presisi tanpa memicu moral hazard berkat adanya internalisasi norma etis yang rigid. Ketika nilai-nilai Al-Quran tertanam dalam jiwa publik, manipulasi data kemiskinan dapat ditekan hingga titik nol.

Tidak akan ada warga negara yang tega berdusta dengan mengaku sebagai penganggur demi mendapatkan santunan negara, padahal ia memiliki kemampuan fisik untuk bekerja.

Begitu pula, tidak ada individu yang memanipulasi laporan pendapatannya demi mendapatkan subsidi, jika penghasilannya sudah lebih dari cukup.

Struktur operasional ini dibahas secara argumentatif oleh Muhammad Husain Haekal dalam karyanya, Sejarah Hidup Muhammad. Buku monumental ini diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Ali Audah dan diterbitkan oleh PT Pustaka Jaya, Jakarta Pusat, pada cetakan kelima tahun seribu sembilan ratus delapan puluh.

Haekal memaparkan analisis bahwa sosialisme dalam Islam bukanlah sosialisma harta serta pembagiannya secara mekanis-represif. Sistem ini adalah sebuah konsep sosialisme yang menyeluruh, yang poros utamanya bertumpu pada persaudaraan rohani, moral, dan ekonomi.

Para khalifah pada masa awal Islam menerapkan pengawasan secara langsung ke lapangan guna mengaudit kondisi riil masyarakat. Langkah proaktif ini diambil untuk memastikan tidak ada satu pun warga miskin yang luput dari bantuan negara. Validasi atas model jaminan sosial ini juga ditemukan dalam riset ilmiah kontemporer.

Dr. Anas Zarqa, seorang profesor ekonomi Islam dunia, dalam makalahnya yang berjudul Islamic Distributive Justice memaparkan data bahwa efektivitas baitulmal pada masa klasik bertumpu pada kombinasi antara sanksi hukum negara dan pengawasan melekat dari kesadaran takwa individu.

Zarqa menegaskan bahwa jaminan sosial Islam berhasil menghapus kemiskinan absolut tanpa perlu melarang kepemilikan aset privat oleh masyarakat.

Narasi etis mengenai distribusi kekayaan ini juga kerap diulas para akademisi di ruang publik digital.

Dalam sebuah video kuliah ilmiah yang dipublikasikan via kanal YouTube resmi Yaqeen Institute, Dr. Omar Suleiman menguraikan bahwa tingkat keimanan seorang muslim diukur dari kepekaan sosialnya terhadap kemiskinan di sekitarnya.

Karakteristik ini didasarkan pada dokumen hadis nabi yang menegaskan bahwa belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri.

Menurut Suleiman, perbedaan tingkat rezeki merupakan sunatullah, namun kesenjangan tersebut wajib dijembatani oleh rasa saling hormat; yang kecil menghormati yang besar, dan si kaya memberikan hak si miskin demi mencari keridaan Allah semata.

Akhir kata, Islam berhasil merumuskan sintesis agung yang menjembatani antara egoisme kapitalisme bebas dan kolektivisme sosialisme Barat yang opresif.

Dengan mempertahankan hak milik pribadi dan sekaligus mewajibkan sirkulasi kekayaan melalui baitulmal, Islam membangun ekosistem ekonomi yang adil dan manusiawi.

Pada akhirnya, kemakmuran bersama dapat diraih bukan melalui jalan revolusi berdarah atau perang kelas, melainkan melalui konsensus persaudaraan rohani yang autentik di bawah payung hukum ketuhanan.