Mahfud Md

Mahfud menilai terkait dengan daerah otonomi baru di Papua, Presiden Jokowi menjelaskan data bahwa pengajuan pemekaran wilayah di berbagai daerah tersebut banyak.

Paham komunisme yang bersifat ektrem dan anti-Tuhan demikian itu tidak dapat menguasai bangsa Indonesia kendati sempat berkembang, dan membentuk partai politik akan tetapi tidak dapat menguasai bangsa Indonesia.

Mahfud MD juga meminta kepada aparat keamanan untuk bisa mengawal aksi unjuk rasa dengan baik. Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan kekerasan selama mengawal aksi.

Mafud MD juga menjelaskan bahwa dasar negara Indonesia yakni Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama para pendiri bangsa dari berbagai latar belakang.

Para Wali Songo tidak terfokus pada mengenalkan simbol Islam secara langung kepada masyarakat. Tetapi mereka mendakwahkan ajaran Islam dengan melebur melalui budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Mahfud menyebut Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral sebagai simbol persatuan bangsa.

Ratusan bidang tanah yang disita berlokasi di lima daerah, yaitu di Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Pekalongan, Kota Batu, dan Kota Padang dengan total luas seluruhnya 4.794.202 meter persegi.

Mahfud menjelaskan, konstitusi yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 adalah buatan manusia. Sementara Alquran adalah pedoman yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Taala kepada Nabi Muhammad.

Menurut Mahfud, UUD 1945 adalah buatan manusia. Sementara Alquran adalah buatan Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga tidak sepatutnya dipertentangkan.

Pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua, salah satunya melalui pendekatan kesejahteraan.

Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang di hasilkan oleh Komnas HAM tersebut, pemerintah berpegangan pada dua poin penting undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menegaskan jika dugaan kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Paniai Provinsi Papua yang telah dinaikkan ke tingkat penyidikan oleh Jaksa Agung, akan segera diproses sesuai undang-undang yang berlaku.

Jam'iyyah Ahli Thoriqoh Mu'tabaroh Indonesia (JATMI) mendukung pemerintah dalam upaya untuk memperkuat deradikalisasi di Indonesia.