Mahfud Md

Menurut Mahfud, bukti kacaunya liga sepak bola nasional adalah enggannya federasi, pengelola liga, hingga penyelenggara mengambil tanggung jawab insiden yang menewaskan 132 orang tersebut.

Tim sekarang sedang mengonfirmasi beberapa hal yang dinilai sebagai kelemahan atau kesalahan di dalam penerapan standard peraturan yang semestinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pertandingan

Mahfud mengatakan, kerja-kerja TGIPF diharapkan dapat menemukan akar masalah Tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 133 orang tewas.

Sebagai dasar TGIPF bekerja, Presiden Jokowi akan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) hari ini. Keppres tersebut akan menjadi naungan bagi tim dari berbagai institusi yang bekerja menginvestigasi kejadian di Stadion Kanjuruhan.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan santunan kepada setiap korban jiwa sebesar Rp50juta sebagai tanda belasungkawa tragedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan telah menggelar rapat koordinasi menanangani tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 orang.

Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dibentuk untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengumumkan terbentuknya Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) dalam tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 125 korban jiwa.

Seniman kawakan Eros Djarot menilai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD adalah sosok yang berani melawan mafia dan oligarki.

Mahfud menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara dirinya hanya menjelaskan kasus-kasus tertentu yang reaksinya dinilai salah.

Aloysius Renwarin menyindir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang terlalu ikut campur dalam kasus kliennya.

Menteri Koordinaator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe memenunhi panggilan KPK di Jakarta.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mendorong diagendakannya pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana