Pemilu 2024

Dengan sistem proporsional tertutup, rakyat tidak pernah tahu siapa yang akan mewakili dirinya. Karena semua menjadi otoritas parpol atau seperti memilih kucing dalam karung

Berbeda dengan sejumlah Partai Politik, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Muti, menilai, sistem pemilu proporsional terbuka menciptakan kanibalisme politik. Dia menilai sistem pemilu itu sarat masalah, sehingga perlu dievaluasi.

Menurut Fahri, hal ini merupakan krisis besar yang dihadapi oleh semua partai politik. Sebab, pencoblosan dengan nama partai maka ada ketergantungan dalam penentuan nama pejabat publik kepada pengurus partai.

Menurut Listyo, perbedaan perdapat dan pilihan dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal yang biasa. Oleh karena itu, seluruh calon pemimpin pun juga harus berkomitmen dalam menjaga persatuan dan kedaulatan Bangsa.

PKS meyakini dengan terbentuknya minimal tiga paslon capres dan cawapres akan mampu memitigasi dan meminimalisasi polarisasi di tengah masyarakat serta memberikan lebih banyak alternatif pilihan bagi masyarakat.

Dunia memang tak sedang baik-baik saja. Ancaman resesi ekonomi di sejumlah negara, masih terhambatnya pasokan energi dunia, harga pangan dan pupuk yang terus melonjak, naiknya inflasi serta suku bunga tinggi.

Menurut Ali, pilihan pada sistem proporsional terbuka atau tertutup adalah open legal policy, yakni merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, yang berwenang adalah DPR bersama presiden atau pemerintah, bukan KPU.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan Partai Ummat resmi lolos verifikasi faktual perbaikan. Artinya, partai yang dipimpin Amien Rais itu dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, wacana untuk kembali ke sistem proporsional tertutup adalah kemunduran dalam berdemokrasi. Hal tersebut hanya ekspresi kemalasan berpikir untuk membangun kemajuan dalam membangun kehidupan politik.

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Fathul Wahid, Ph.D, memaparkan tiga bekal penting untuk menghadapi tahun politik 2023 jelang Pemilu 2024 mendatang. Dia menilai, suhu politik menuju pesta demokrasi lima tahunan itu sudah mulai memanas.

Muhamad Mardiono mengatakan, susunan terbaru ini tidak banyak berubah dari sebelumnya. Tercatat hanya ada penambahan tiga orang yang masuk ke dalam struktur pengurus harian baru.

Menurut Bamsoet, semua partai politik boleh saling bersaing untuk mendapat dukungan masyarakat. Namun, tidak dengan membawa isu agama, suku, ras yang mencederai demokrasi Indonesia.

Pada Pemilu 2019, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Jawa Tengah sejumlah 27,9 juta jiwa. Sedangkan Jawa Barat 33,27 juta jiwa, dan Jawa Timur 30,91 juta jiwa