Menko Polhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bernostalgia dan mengenang suasana indah ketika dulu dirinya sering bersama almarhum Gus Dur

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, menyatakan, para pemimpin negeri memiliki tugas utama untuk menegakkan shalat

Mahfud MD meminta masyarakat tak terprovokasi pernyataan yang mengatakan bahwa Kepres PPHAM adalah untuk menghidupkan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Mahfud MD mengaku mendapat gemblengan khusus dari guru-nya, Kyai Mardliyyan yang juga pendiri Pondok Pesantren Al Mardliyyah, Waru, Pamekasan Madura, Jawa Timur.

Mahfud menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sementara dirinya hanya menjelaskan kasus-kasus tertentu yang reaksinya dinilai salah.

Mahfud mengatakan, faksi-faksi yang terbentuk di antara anggota Polri memecah belah fungsi kepolisian sebagai institusi keamanan.

Mahfud menyebut ada tiga klaster yang turut membantu pembunuhan, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga rekayasa kasus.

Ia mencontohkan seperti hukum pidana maling. KUHP tidak membahas maling sebagai subjek hukum. Namun, KUHP menetapkan pidana bagi tindakan mengambil barang orang lain secara ilegal.

Hal ini dikatakan Mahfud merespon fenomena LGBT yang sedang marak. Sementara, belum ada mekanisme hukum yang mengatur perbuatan amoral tersebut.

Mahfud menegaskan, Indonesia sebagai negara Pancasila yang berketuhanan tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Namun seluruh warga negara berhak menjalankan agama sesuai keyakinannya masing-masing.

Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 adalah musuh bersama dan mengajak semua elemen untuk membangun ketenangan di tengah masyarakat,