Otoritas Jasa Keuangan

Kajian status syariah aset kripto oleh OJK dan MUI belum final. Simak imbauan bagi investor agar tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan finansial syariah.

Aset perbankan syariah tembus Rp1.067,73 triliun saat sektor halal sumbang 27 persen PDB nasional. Lonjakan zakat dan literasi perkuat posisi syariah Indonesia.

OJK perkuat pengawasan perbankan hadapi risiko aset kripto dan penipuan digital guna menjaga stabilitas ekonomi. Simak langkah strategis transformasi digital ini.

Jeffrey Hendrik resmi menjabat PJS Direktur Utama BEI menggantikan Iman Rachman yang mundur demi stabilitas pasar. Simak aturan OJK terkait transisi pimpinan ini.

OJK resmi menunjuk Friderica Widyasari dan Hasan Fawzi sebagai Pejabat Pengganti Dewan Komisioner mulai 31 Januari 2026 untuk jaga stabilitas sektor keuangan. Simak selengkapnya.

Tiga pimpinan OJK termasuk Mahendra Siregar resmi mengundurkan diri demi pemulihan lembaga. Simak kepastian stabilitas sektor keuangan selengkapnya di sini.

OJK resmi membentuk Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah untuk memperkuat perbankan syariah dan memperluas akses pembiayaan UMKM nasional.

OJK terbitkan aturan baru demi percepat digitalisasi BPR Syariah. Simak poin penting soal keamanan siber dan perlindungan data nasabah selengkapnya di sini.

Sembilan penyelenggara fintech P2P lending belum penuhi modal minimum Rp12,5 miliar hingga Desember 2025. Simak langkah tegas OJK dan strategi penyelamatannya di sini.

OJK segera perketat aturan influencer saham mulai pertengahan 2026 demi lindungi investor ritel. Simak syarat wajib bagi finfluencer agar Anda aman dan untung saat berinvestasi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mematangkan aturan teknis terkait standardisasi lini usaha asuransi syariah dan konvensional. Kepala Eksekutif OJK, Ogi Prastomiyono, menegaskan regulasi ini bertujuan menciptakan keseragaman dan panduan yang jelas bagi industri perasuransian nasional. Simak detail rencana penerbitan aturan tersebut di sini.

OJK dan KSEI resmi meluncurkan sistem terintegrasi pendaftaran produk investasi reksadana untuk menyederhanakan proses, meningkatkan kepastian layanan, dan memperkuat tata kelola pasar modal Indonesia.

OJK menargetkan 29 Unit Usaha Syariah asuransi melakukan spin-off hingga akhir 2026. Jika terealisasi, jumlah perusahaan asuransi syariah penuh di Indonesia akan meningkat signifikan dan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.