Prof Bambang Setiaji menilai ekonomi bagi hasil berbasis transparansi dapat menjadi solusi mengatasi gejolak rupiah, aset mangkrak, kemacetan perbankan, dan ketergantungan pada ekonomi spekulatif.
Ekonom senior Didik J. Rachbini menilai disiplin fiskal Indonesia masih terjaga di tengah kritik terhadap pemerintah. Ia mengapresiasi perbaikan ekonomi, penguatan rupiah dan IHSG, serta mengingatkan pentingnya menjaga kepercayaan pasar dan tata kelola fiskal.
Danantara Indonesia menilai penguatan IHSG dan rupiah mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional. Fundamental BUMN yang kuat dinilai menjadi motor optimisme pasar dan pertumbuhan jangka panjang.
Prof Didik J. Rachbini mengusulkan model smart state trading untuk tata kelola ekspor SDA Indonesia agar negara kuat mengendalikan devisa tanpa mematikan efisiensi sektor swasta.
Ma'ruf Amin menyebut ekonomi syariah Indonesia harus menjadi nomor satu dunia, bukan hanya kuat di peringkat global tetapi juga berdampak bagi masyarakat.
Prof Bambang Setiaji menilai rakyat kecil bisa dilindungi dari gejolak dolar jika pemerintah fokus menjaga harga pangan, energi, dan memperkuat kebijakan subsidi serta instrumen ekonomi syariah.
Ekonom Didik J. Rachbini menilai kebijakan monopoli ekspor SDA bisa menjadi momentum reindustrialisasi Indonesia jika diarahkan untuk hilirisasi, peningkatan nilai tambah, dan perluasan basis pajak nasional.
KH Said Aqil Siradj mengkritik mentalitas meminta-minta di kalangan umat Islam dan mendorong kemandirian ekonomi, kerja keras, serta kebangkitan umat lewat penguasaan ilmu dan usaha.
Anwar Abbas menyoroti pidato Prabowo soal bank Himbara yang diminta lebih berpihak ke UMKM. Ia menilai perlu revolusi kebijakan kredit agar ekonomi rakyat benar-benar terangkat.
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tetap membutuhkan sektor swasta yang kuat, inovatif, dan dinamis. Pemerintah juga mendorong lahirnya pengusaha muda lewat dukungan startup dan reformasi perizinan.
BTN telah menyalurkan Kredit Program Perumahan hampir Rp3 triliun hingga Mei 2026. Pembiayaan ini diperkuat dari sisi supply dan demand untuk mendorong ekosistem perumahan nasional.