Ekonomi Indonesia

BTN menjadikan Jawa Barat sebagai motor pertumbuhan bisnis dengan memperluas pembiayaan ke sektor industri, horeka, UMKM, dan ekonomi kreatif.

PMI manufaktur Indonesia turun ke 46,9 pada Juni 2026. Prof. Didik J. Rachbini menilai sektor industri masuk zona bahaya dan membandingkan strategi industrialisasi Vietnam yang sukses.

BAZNAS melampaui target Kurban 2026 dengan dana Rp23,09 miliar. Program Balai Ternak memperkuat pemberdayaan peternak mustahik dan ekonomi desa.

INDEF menilai kekayaan sumber daya alam Indonesia hanya akan menjadi berkah jika didukung tata kelola yang baik, kelembagaan kuat, dan sistem politik ekonomi yang transparan.

BTN meraih penghargaan Top Company in Banking Transformation 2026 berkat transformasi digital, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan layanan nasabah.

BTN menerima tambahan penempatan dana SAL dari Pemerintah untuk memperkuat likuiditas, mempercepat penyaluran kredit, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

PT Yanaprima Hastapersada Tbk (YPAS) menilai perpanjangan program bantuan pangan pemerintah menjadi sentimen positif karena berpotensi meningkatkan permintaan karung plastik sekaligus mendongkrak penjualan ekspor.

INDEF memperingatkan risiko PHK dapat meningkat jika tekanan ekonomi global terus berlanjut. Kenaikan biaya produksi, harga energi, dan gangguan rantai pasok dinilai mengancam industri nasional.

BTN membukukan laba bersih Rp1,85 triliun hingga Mei 2026, naik 54,37 persen yoy didukung pertumbuhan kredit, DPK, dan pendapatan bunga.

Ekonom Paramadina menyoroti Pasal 50A UU P2SK yang dinilai berisiko merusak reputasi Indonesia, memicu krisis kepercayaan investor, dan membuka celah dana ilegal.

Anwar Abbas menyoroti pidato Prabowo soal pertumbuhan ekonomi yang belum merata. Sistem ekonomi Indonesia dinilai perlu kembali pada amanat konstitusi dan ekonomi Pancasila.

Penguatan SDM dinilai menjadi kunci keberhasilan Koperasi Merah Putih. Pemberdayaan, pelatihan, dan pendampingan diperlukan agar koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Prof Bambang Setiaji menilai ekonomi bagi hasil berbasis transparansi dapat menjadi solusi mengatasi gejolak rupiah, aset mangkrak, kemacetan perbankan, dan ketergantungan pada ekonomi spekulatif.