Pemerintah

Pemerintah mengajak seluruh rakyat Indonesia berpartisipasi memilih logo kota Nusantara sebagai Ibu Kota Negara Indonesia yang baru. Pemilihan diselenggarakan terbuka

Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, menjelaskan, pemerintah memberlakukan kebijakan fiskal yang ekspansif dan kebijakan utang yang agresif pada satu dekade terakhir.

LPPOM MUI, terus beradaptasi dan berinovasi terhadap situasi yang ada. Berbagai upaya dilakukan LPPOM MUI dalam meningkatkan layanan pemeriksaan sertifikasi halal.

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Al-Azhar Indonesia, Pizaro Gozali Idrus, menegaskan, pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum kuat untuk aktif menyelamatkan pengungsi Rohingya.

Presiden Jokowi mengimbau, seluruh instansi pemerintah harus memiliki perasaan yang sama terkait krisis ekonomi (sense of crisis) dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Sehingga, dampaknya dapat diantisipasi di berbagai sektor.

Dokter sudah semestinya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, karena peran mereka begitu penting bagi tumbuh-kembang kemajuan bangsa.

Tokoh Bonek, pendukung Persebaya Surabaya Andi Peci berbicara mewakili para suporter menjelaskan, pertemuan dengan TGIPF merupakan upaya bersama agar persoalan Tragedi Kanjuruhan segera diselesaikan.

RUU Pemerintahan Digital diperlukan khususnya untuk praktisi di bidang teknologi informasi. Khususnya standar data dan informasi dari bawah maupun atas serta, standar komunikasi data dan keamanan..

Buya Anwar mengatakan bahwa pemerintah jangan hanya terpaku pada isu khilafah dan radikalisme di Tanah Air. Menurut dia, faham liberalisme dan kapitalisme sama berbahayanya dan dapat mengancam keutuhan Pancasila dan UUD 1945.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan penyesuaian tarif tenaga listrik di triwulan III 2022 atau mulai 1 Juli-September 2022.

Era reformasi atau era pasca-Seoharto di Indonesia dimulai pada 1998. Tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden saat itu, BJ Habibie.

Salah satu pertimbangan terbitnya fatwa haram LGBT saat itu adalah bentuk-bentuk penyimpangan seksual serta pencabulan sudah sedemikian meresahkan masyarakat.

Ada 4 faktor penyebab praktik korupsi di Indonesia. Kasus tersebut terjadi beberapa kali di Indonesia, terakhir ditangkapnya Bupati Bogor Ade Yasin.