Apbn

Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.

Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas serta pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik baik sekaligus basis yang rendah pada 2021.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah memiliki e -Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Jokowi mendorong produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sri Mulyadi Indrawati mengatakan APBN mengalami perbaikan hingga 131 persen karena capaian surplus. Meskipun capaian ini lebih rendah dibanding Januari 2022 sebesar 163,5 persen.

Dalam 6-7 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar lima persen per tahun. Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7-8 persen atau era presiden SBY yang di 6,5 persen

Fatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Ia mengaku memang masih ada sejumlah permasalahan penyerapan anggaran yang belum maksimal.

Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.

Sedangkan untuk insentif tenaga kesehatan (nakes) daerah, Sri menuturkan pertumbuhan realisasinya kian membaik dan meningkat 216 persen pada Agustus 2021 yaitu Rp4 triliun, dibandingkan periode sama tahun lalu yakni Rp1,5 triliun.

Realisasi belanja barang K/L sebesar Rp217,1 triliun atau tumbuh 78,7 persen (yoy) dipengaruhi akselesari program PEN 2021 dan pembatasan kegiatan.

Dalam situasi pandemi, pengeluaran pemerintah dalam APBN seharusnya tidak disamakan dengan situasi normal yang model belanjanya melalui beberapa tahapan birokrasi.