Apbn

Anthony menuturkan, APBN 2023 telah memasukkan anggaran kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Anggaran yang digelontorkan untuk menyelenggarakan pemilu mencapai triliunan.

Presiden Jokowi mengimbau, seluruh instansi pemerintah harus memiliki perasaan yang sama terkait krisis ekonomi (sense of crisis) dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak. Sehingga, dampaknya dapat diantisipasi di berbagai sektor.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN), untuk berbelanja produk impor.

Menurut Jokowi, terkendalinya inflasi antara lain disebabkan oleh keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan) dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan sinkron.

Hal tersebut sesuai dengan penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Subsidi dan kompensasi energi yang salah sasaran menjadikan anggaran APBN semakin tidak sehat. Alokasi nilainya dari Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun.

Merespon Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tahunan di DPR, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza menegaskan bahwa pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.

Presiden Jokowi mengusulkan anggaran sebesar Rp3.000 triliun untuk pemerintahan pada 2023. Ini diumumkannya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, desain RAPBN akan menghadapi banyak tekanan pada tahun depan.

Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.

Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas serta pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik baik sekaligus basis yang rendah pada 2021.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah memiliki e -Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Jokowi mendorong produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).