Apbn

Menurut Jokowi, terkendalinya inflasi antara lain disebabkan oleh keharmonisan hubungan antara otoritas pemegang fiskal (Menteri Keuangan) dengan bank sentral (Bank Indonesia) yang berjalan beriringan, rukun, dan sinkron.

Hal tersebut sesuai dengan penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.

Subsidi dan kompensasi energi yang salah sasaran menjadikan anggaran APBN semakin tidak sehat. Alokasi nilainya dari Rp502 triliun menjadi Rp698 triliun.

Merespon Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sidang tahunan di DPR, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza menegaskan bahwa pemerintah perlu membuat skala prioritas terhadap proyek pembangunan yang berskala besar.

Presiden Jokowi mengusulkan anggaran sebesar Rp3.000 triliun untuk pemerintahan pada 2023. Ini diumumkannya dalam Pidato Kenegaraan di Gedung MPR/DPR.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyatakan, desain RAPBN akan menghadapi banyak tekanan pada tahun depan.

Di awal pemerintahannya, Jokowi tegas mengambil keputusan mengurangi subsidi cukup besar tetapi memberikan subsidi langsung untuk rakyat miskin.

Kinerja penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh tren peningkatan harga komoditas serta pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan tingkat permintaan yang terus membaik baik sekaligus basis yang rendah pada 2021.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah memiliki e -Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.

Jokowi mendorong produk-produk lokal dapat segera masuk pada katalog elektronik lokal yang diluncurkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sri Mulyadi Indrawati mengatakan APBN mengalami perbaikan hingga 131 persen karena capaian surplus. Meskipun capaian ini lebih rendah dibanding Januari 2022 sebesar 163,5 persen.

Dalam 6-7 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi nasional hanya berkisar lima persen per tahun. Ketimbang era orde baru yang dapat mencapai 7-8 persen atau era presiden SBY yang di 6,5 persen

Fatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Ia mengaku memang masih ada sejumlah permasalahan penyerapan anggaran yang belum maksimal.