Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menjadi sorotan publik seiring ditinggalkan sejumlah kadernya. Terbaru, Rian Ernest Tanudjaja memutuskan untuk keluar dari PSI.
Menurut Kiai Masduki, dalam tahun politik 2024 nanti MUI harus menempatkan diri sebagai lembaga yang netral serta dapat mengambil posisi yang strategis.
Menghadapi situasi ini, Gus Yaqut turut meminta para kader Ansor dan Banser tidak lengah. Pasalnya, para pengguna politik keagamaan sangat mungkin menyasar para kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk tujuan praktis.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis mengatakan tak mengapa membicarakan masalah politik di masjid. Masjid harus mendorong umat Islam memunculkan wajah politik keadaban.
Menurut dia, hal tersebut merupakan hak setiap orang untuk memiliki persepsi. Serta juga tidak ada yang bisa menghalangi ataupun membatasi mereka untuk mempengaruhi persepsi dan opini publik di ruang digital.
Venna yang akan maju untuk menjadi Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 6 itu mengaku akan concern dalam Bidang Pendidikan dan Perfilman Indonesia.
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
Waketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, mengungkapkan ada 2 sudut pandang internal partainya terkait peta politik umat Islam pada Pemilu 2024.
Politik identitas selalu menjadi isu yang ramai diperbincangkan menjelang hajat politik. Banyak kalangan seperti masyarakat awam, pengamat, akademisi, politisi khawatir politik identitas akan memicu perpecahan bangsa.
Mega turut mengingatkan program relokasi warga dari lingkungan kumuh ke lokasi pemukiman yang lebih layak huni. Tak luput, ia memastikan para kadernya agar disiplin dalam menjalankan kerja riil sebagai prioritas ketimbang hal lainnya.
Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam besar di Indonesia cukup diperhitungkan dalam politik. Namun Muhammadiyah punya cara tersendiri dalam berpolitik dan menjaga hubungan dengan kekuasaan. Simak penjelasan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti.