Politik

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar diskusi bedah buku bertajuk Integrative Democratic Tolerance: Diskursus Tentang Relasi Islam dan Politik di Indonesia

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Semua partai politik berlomba menggaet pemilih dari semua kalangan, tak terkecuali dari pemilih generasi Z.

Penyebaran informasi palsu (hoaks) diperkirakan akan meningkat menjelang tahun politik 2024. Hal tersebut harus diiringi dengan literasi digital untuk meredam lalu-lintas hoaks

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis meminta masyarakat mengutamakan moralitas dalam menggapai tujuan politik

Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), KH Jeje Zaenudin, menyampaikan, filosofi politik Persis adalah politik dakwah.

Indonesia saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah masih terseok dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, mengatasi problem kemanusiaan

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH M Cholil Nafis, menegaskan, masjid tidak boleh dijadikan arena politik praktis.

Pemilu 2024 bukan hanya sebagai bagian dari rutinitas pesta demokrasi lima tahunan. Lebih dari tiu, Pemilu 2024 diharapkan terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang berpihak pada masyarakat

Ulama asal Rembang, Jawa Tengah, KH Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), menegaskan, umat Islam harus kuat secara ekonomi dan politik

Turki tampaknya menuju pemilihan presiden putara kedua setelah Recep Tayyib Erdogan maupun Kemal Kilicdaroglu melewati ambang batas untuk menang langsung pada Ahad (14/5/2023)

Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni menjelaskan, Muhammadiyah bertujuan mengokohkan agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sejati.

Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Buya Amirsyah Tambunan, mengimbau umat Islam untuk mengendalikan diri menghadapi tahun politik. Momentum Ramadhan merupakan waktu yang tepat merefleksikan hal tersebut.

Menurut Netty, pemerintah tidak menemukan terobosan guna menyelesaikan permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Hal tersebut yang kemudian menimbulkan kebijakan yang merugikan masyarakat.