Lapas

Dalam Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI di Denpasa, Rieke Diah Pitaloka, memaparkan data kuantifikasi kasus di berbagai lapas dan rutan, termasuk kondisi siaga di Bali seperti di Lapas Kerobokan, Lapas Narkotika Bangli, dan Rutan Bangli.

MUI menyayangkan wacana tersebut disampaikan oleh seorang wakil rakyat di ruang publik dan menyarankan agar usulan itu segera ditarik kembali karena dinilai bertentangan dengan ajaran agama dan norma kepatutan.

Komisi XIII DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk memastikan setiap proses evaluasi dan pembenahan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Kepastian tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Tony Tesar, seusai memimpin kunjungan kerja ke Lapas Kelas IIA Cibinong pada Rabu (30/9/2026).

Menko Hukum, HAM dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak akan menoleransi praktik pungli maupun pemberian fasilitas istimewa kepada narapidana di dalam lapas.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat mengklarifikasi temuan Ombudsman yang menyebut hunian mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong untuk napi.

Ombudsman RI menemukan dugaan komersialisasi hunian mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat melalui sidak pada Rabu (23/9/2026).

Tiga orang narapidana kasus terorisme (napiter) di Lapas Kelas IIA Kediri mengucapkan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Selasa (5/3/2024)

Pertamina menghadirkan inovasi program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat, baik di sekitar maupun di luar wilayah operasional perusahaan

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, menyerahkan bantuan Al-Qur'an ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Gorontalo. Bantuan Al-Qur'an ini menjadi upaya mendukung pembinaan rohani bagi warga binaan lapas.

Awaluddin mengatakan, program Bina Santri Lapas untuk membantu warga binaan mendapatkan pendidikan, pengalaman, serta pelatihan yang bermanfaat untuk pribadinya.

Lapas berbasis pesantren menjadi salah satu program dan ikhtiar Lembaga Pemasyarakatan untuk membina warga binaan agar bisa berbaur dengan masyarakat usai masa tahanan.

Emil mengungkapkan, sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jabar telah melebihi kapasitas. Adapun 50-70 persen penghuni lapas tersebut merupakan kasus narkoba.