Jeje Zaenudin

Mudik lebaran, kata Waketum PP Persis ini termasuk safar yang sulit. Pemudik berhak megambil rukhsah atau keringanan sebab perjalanan jauh ditambah situasi perjalanan yang macet.

Dalam rangkai mencintai ulama, lanjut KH Jeje, sangat penting untuk menggali aspek-aspek ketauladanan dan kebaikan para ulama. Khususnya para ulama yang ada di MUI untuk mendapatkan kebaikan.

MUI mengkritik kinerja pemerintah yang memproriataskan proyek-proyek pembangunan beranggaran besar. Sementara, pada sisi lain kebutuhan dasar masyarakat justru tidak terjangkau.

Ustaz Jeje mengatakan sebenarnya masalah perkawinan beda agama secara hukum sudah jelas. Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Perkawinan.

Ketua MUI Pusat ini berpandangan, perang Rusia-Ukraina merupakan bentuk kegagalan kompromi dari tarik menarik kepentingan berbagai pihak. Dalam hal ini kepentingan nasional Rusia di satu sisi dan kepentingan negara-negara anggota NATO

Misi tersebut terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk dijalankan oleh manusia sebagai khalifatulah fil ardi. Menurut Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam KH Jeje Zaenudin, tiga misi tersebut, yaitu sebagai umat terbaik, umat pertengahan, dan umat yang satu.

Para pakar hukum tatanegara menyatakan, penundaan pemilu dapat menimbulkan kaos karena hilangnya legitimasi pemerintah. Bahkan lebih jauh lagi bisa terjadi pembangkangan rakyat karena menganggap pemerintah sudah tidak sah.

KH Jeje Zaenudin mengungkapkan, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ialah agar kaum Muslim tidak terperosok kepada keterbatasan wawasan ilmu dan pengalaman hidup yang hanya diperoleh dari peristiwa dan fenomena dunia materi di bumi saja.

KH Jeje memandang, ucapan Menteri Yaqut yang menganalogikan suara pengeras suara adzan dengan gonggongan anjing akan memancing kontroversi baru.

Bermitra dengan negara bukan hanya fungsi humas dan diplomasi. Lebih dari itu, inisiatif ini lebih menekankan pada fungsi kerja sama program pendidikan dan dakwah antarbangsa terutama dengan negeri jiran Malaysia.

Pada kesempatan tersebut, Boy menyampaikan bahwa BNPT tidak akan sungkan-sungkan mengubah peristilahan dan diksi yang dianggap kurang tepat dan dapat menimbulkan kesan stigma negatif kepada Islam dan umat Islam.

PP Persis menekankan, penyebutan sebuah lembaga pesantren berafiliasi dengan teroris harus benar-benar terverifikasi baik data dan kriterianya. Apa yang dimaksud berafiliasi dan tindakan teror apa saja yang telah, akan, atau mungkin terjadi.

Menurut dia, Indonesia adalah negara hukum. Karenanya, penetapan suatu lembaga pendidikan pesantren divonis sebagai lembaga berafiliasi teroris juga harus dalam kerangka hukum yang objektif, bukan berdasar analisis subjektif.