Bpjph

Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva menyampaikan, organisasinya telah lama terlibat dalam penguatan jaminan produk halal di Indonesia.

Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHalal), terang Aqil, Mixue mengajukan pendaftaran sertifikasi halal pada 13 November 2022. Proses penerbitan sertifikat halal Mixue baru memasuki tahap audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM MUI.

LPPOM MUI melakukan berbagai program untuk mempercepat dan memudahkan perusahaan dalam sertifikasi halal. Salah satunya adalah program one stop service.

Aisha menyebut, jika ada kebingungan di masyarakat terkait penerbitan produk halal dikarenakan kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pihak regulator sebagai pelaksana.

Di tahun 2023 BPJPH memiliki target sertifikasi halal kepada para pelaku UMKM sekitar satu juta sertifikat halal. Upaya optimalisasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM akan dimulai per Januari 2023 mendatang.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan bahwa mandat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) menetapkan terdapat tiga aktor sertifikasi halal.

Pameran tahunan OIC Halal Expo diselenggarakan oleh Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) dan the Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC), badan di bawah OIC.

Kiai Ma'ruf mengatakan, masih banyak UMKM yang belum menguasai proses untuk mendapatkan NIB maupun sertifikasinya sehingga perlu dipermudah prosesnya.

H20 sekaligus menjadi tonggak sejarah jaminan produk halal di Indonesia, di mana Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin menetapkan kebijakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat industri, ekosistem, dan pasar halal global.

Penyelenggaraan H20 bertujuan untuk memerkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama jaminan produk halal (JPH) dalam pasar global atas dasar saling pemahaman, penerimaan, dan menguntungkan.

Kekhawatiran masyarakat Indonesia akan status kehalalan sebuah produk dapat dicek melalui sebuah laman website yang disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia sejak 17 Oktober 2019 serta target 10 juta produk bersertifikat halal di tahun 2022 menuntut ketersediaan sejumlah perangkat pendukung yang harus dipenuhi.

Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL), Selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal.