Pp Persis

Dalam acara ini, Persis mengundang sejumlah tokoh-tokoh penting di Jawa Barat, seperti Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Bandung.

Komitmennya yang kuat dalam gerakan dakwah dan organisasi keislaman, keluasan wawasan dan ilmu, serta keluwesannya dalam pergaulan dengan berbagai organisasi pergerakan Islam menyebabkan ia banyak diminta gabung dengan berbagai organisasi dan lembaga dakwah.

Meski doa bisa dipanjatkan dimanapun dan kapan pun, lantas bagaimana hukum mengkhususkan saat sujud terakhir untuk berdoa?

Ustaz Lufthi menuturkan, perkara sabar tertulis dalam Al-Qur'an yang seharusnya sabar itu menjadi obat penyakit hati. Pada dasarnya, Allah menurunkan ketentuan dan mustahil tidak bisa diamalkan oleh hamba-Nya.

Manajer Redaksi Majalah Risalah ini menjelaskan bahwa waktu yang singkat merupakan alasan utama mengapa Persis hanya mengundang tiga tokoh di Jawa Barat saja.

Islam dan Indonesia tidak bisa dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, sebab NKRI dibentuk berdasarkan nilai-nilai agama, salah satunya di Pancasila.

Mengingat besarnya salah satu kegiatan penyerta Muktamar ini, pihaknya berharap agar acara dapat berjalan lancar dengan tidak ada kekurangan apa pun.

Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis), Ustadz Jeje Zaenudin menyebutkan, isu Islamofobia mesti dihadapi dengan perlawanan dan aksi nyata.

Negara harus hadir untuk menjawab Islamofobia di masyarakat. Sebab Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, namun malah khawatir akan kebangkitan Islam.

Ustaz Jeje menjelaskan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang tayibah, dan amal yang diterima adalah perkara penting, baik di dunia maupun di akhirat.

Redaktur Majalah Risalah Persis ini mengapresiasi apa yang dilakukan Pesulap Merah dengan membongkar pengobatan ala dukun dengan trik-trik tertentu yang dibalut agama. Menurut dia, upaya ini sebagai bagian dari dakwah.

Wamenag mengatakan, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi bermakna.

Setiap penyelewengan penggunaan sarana dan atau fasilitas publik untuk kepentingan kampanye, promosi, ataupun pubikasi perilaku, budaya, simbol-simbol penyimpangan orentasi seksual dan sebagainya tidak boleh dibiarkan.