Andreas Hugo: Penundaan Pemilu 2024 Tak Punya Dasar Hukum

LANGIT7, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 menjadi problematik serius dua tahun menjelang agenda politik lima tahunan. Hingga kini, isu Pemilu 2024 diundur kian mengundang banyak pelaku politik angkat bicara yang rata-rata menolak tegas ide kontroversial tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira salah satunya. Dia mengatakan, penundaan Pemilu 2024 tidak punya dasar politik maupun hukum.

Baca Juga: AHY Tegaskan Demokrat Tolak Wacana Pengunduran Pemilu 2024

"Secara juridis UUD 1945 mengatur presiden dipilih kembali untuk masa jabatan lima tahun sehingga kalau menunda Pemilu 2024, pertama akan terjadi kekosongan jabatan semua jabatan yang dipilih oleh rakyat baik itu Presiden, gubernur, bupati, walikota se Indonesia maupun legislatif pusat, propinsi dan kabupuaten, kota serta DPD," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Langit7.id, Jumat (4/3/2022).

Kedua, Andreas mengatakan, penundaan Pemilu 2024 harus mengamandemen UUD 1945 untuk menambah jabatan-jabatan yang dipilih oleh rakyat. "Atau, presiden mengeluarkan dekrit untuk penambahan masa jabatan," ucapnya.

Meski demikian, kata dia, keputusan penundaan Pemilu 2024 akan membuat Presiden Jokowi seolah melawan konstitusi. "Presiden disumpah untuk taat konstitusi," ungkapnya.

Baca Juga: Ide Tunda Pemilu 2024, Rampas Demokrasi

"Secara politik penambahan jabatan menjadi ironi, setelah DPR melalui Komisi II bersama pemerintah telah memutuskan agenda tahapan-tahapan Pemilu 2024, yang mana di Komisi II DPR berisi wakil-wakil partai termasuk dari partai yang ketumnya mengusulkan penundaan pemilu," kata Andreas.

Andreas menegaskan, ide penundaan Pemilu 2024 dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan dalih perekonomian Indonesia belum pulih akibat pandemi, bukan alasan yang tepat. Andreas menganggap, mewacanakan penundaan pemilu justru berbahaya bagi kepastian regulasi politik.

Baca Juga: Denny Indrayana: Penundaan Pemilu 2024 Pelecehan Konstitusi

"Alasan ekonomi pun, tidak bisa dipertanggungjawabkan karena justru dari tahun-tahun sebelumnya, saat ini, dan kedepan kita berjuang untuk pemulihan ekonomi. Salah satu kunci pemulihan ekonomi adalah kepastian regulasi politik," ujarnya.

"Sehingga ini akan berdampak bagi pemulihan ekonomi itu sendiri. Lebih baik kita tutup wacana penundaan pemilu dan lebih berkonsentrasi untuk pemulihan ekonomi, agenda yang berkaitan dengan kepentingan langsung masyarakat," ucapnya.

Baca Juga:

Ketum PAN Setuju Pemilu 2024 Ditunda, Ini 5 Alasannya

Diduetkan Bareng Anies di Pilpres 2024, Begini Jawaban Ridwan Kamil