Perang Rusia-Ukraina Beresiko Hambat Pertumbuhan Ekonomi

LANGIT7.ID, Jakarta - Perang Rusia dan Ukraina dinilai akan meningkatkan resiko krisis energi dan ancaman Inflasi. Kenaikan harga minyak mentah dunia yang sudah mencapai $122 per barel (7 Maret 2022) akan berdampak pada biaya produksi yang meningkat di sisi produksi.

Menurut ekonom Indef Dr Eisha M Rachbini, perang Rusia-Ukraina juga menyebabkan disrupsi global supply chain, yang dapat berdampak pada kenaikan harga pengiriman komoditas. Perang ini akan memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi dunia, terutama di sisi penawaran, dan sisi permintaan.

"Sehingga, resiko ke depan, ancaman inflasi dapat menurunkan daya beli masyarakat, serta dapat beresiko menghambat pertumbuhan ekonomi," kata Eisha dalam diskusi Universitas Paramadina di kanal Twitter space Didik J Rachbini bertajuk 'Beban Fiskal dan Perang Rusia Ukraina', dikutip Selasa (8/3/2022).

Baca Juga: Dampak Perang Rusia-Ukraina, Indef: Asumsi Makro Ekonomi Melesat dari Target

Lebih lanjut, Eisha mengatakan, dampak ekonomi perang Rusia-Ukraina secara tidak langsung mempengaruhi stabilitas makro ekonomi dengan adanya kenaikan harga komoditas, termasuk minyak mentah, maka bisa menyebabkan inflasi, karena dapat mendorong kenaikan biaya energi, juga biaya produksi dan harga-harga barang. Di saat daya beli belum dapat pulih seperti sebelum covid-19, menjaga daya beli masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah.

"Jika kenaikan harga ke depan persistent dan sangat terasa sekali terhadap daya beli masyarakat, maka subsidi berfungsi sebagai bantalan agar masyarakat tidak jatuh lebih dalam kemiskinan," ujarnya.

Peran pemerintah dapat memberikan bantalan (safe guard) untuk masyarakat yang memang perlu dibantu (masyarakat kurang mampu) ketika shock terjadi (kenaikan harga). Artinya, subsidi pemerintah akan naik. Kenaikan harga minyak dunia, dan komoditas mempengaruhi anggaran pemerintah.

Baca Juga: Kaukasus Hingga Volga: Gerbang Islam Masuk Rusia

Sementara asumsi dasar APBN 2022 adalah $63, sekarang sudah mencapai $122 per barel. Dengan target defisit APBN 4.85 persen (Tahun terakhir untuk defisit > tiga persen sesuai amanat UU 2/2020). Alokasi anggaran untuk subsidi energi sekitar Rp134,02 triliun, yang terdiri dari subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 Kg sebesar Rp77,54 triliun dan subsidi listrik Rp56,47 miliar lainnya.

"Kenaikan harga minyak, akan berdampak pada pos anggaran negara, baik di sisi pendapatan dan pengeluaran. Padahal Indonesia merupakan net importir minyak mentah," tuturnya.

Di sisi pengeluaran, akan memberikan tekanan pada APBN 2022. Kenaikan harga minyak mentah $1 per barel, menaikkan anggaran subsidi elpiji sekitar Rp1,47 trilliun, subsidi minyak tanah Rp49 miliar, beban kompensasi BBM kepada pertamina Rp2,65 triliun. Bahkan setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel berdampak pada tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar.

Baca Juga: Berdampak pada APBN, Perang Rusia-Ukraina Diharapkan Tak Lama

"Ke depan, jika harga minyak bumi secara persistent di level yang tinggi di atas $100 per barel, maka dan harga bahan pokok meningkat dan memberikan tekanan defisit APBN. Sehingga perlu APBN perlu dikelola dengan tepat dan efisien, dengan memprioritaskan pemulihan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Sementara di sisi pasar keuangan ke depan, resiko masih uncertain, dengan adanya resiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan, karena perang ini, merubah stance kebijakan dari Bank Central, di negara maju, seperti AS, EU. Dilematis kebijakan central bank, bergantung pada apa yang terjadi dengan harga energi dan kondisi pasar keuangan. Bank Central Dunia, termasuk The Fed akan dilematis, yang tadi nya mereka akan menaikkan suku bunga the Fed bertahap.

"Namun karena pertumbuhan akan terancam, maka mereka tidak akan agresif. Uncertainty naik, karena ekspektasi pelaku pasar yang kemarin sudah tidak berlaku lagi," kata dia.

Baca Juga: Konversi Bank Nagari Terganjal Komitmen Manajemen