Jokowi Larang Menteri Suarakan Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Jabatan

LANGIT7.ID, Jakarta - Wacana penundaan Pemilu 2024 masih menjadi perbincangan sejumlah pihak. Sebab, ide tersebut merupakan salah satu pelanggaran demokrasi dan penentangan konstitusi.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya tidak berpolemik terkait isu ini. "Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," ucap Jokowi dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4/2022).

Baca Juga: KPU Jateng Naikkan Honor Penyelenggara Ad-Hoc di Pilkada Serentak 2024

Jokowi menegaskan untuk setiap pihak politik berhenti menyuarakan penundaan Pemilu 2024 maupun wacana tiga periode. "Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan penundaan, urusan perpanjangan," kata Jokowi.

Jajaran pemerintah diminta hanya fokus terhadap sense of crisis diakibatkan situasi global yang sulit. Menurut Jokowi, penting untuk memberikan penjelasan ke rakyat mengenai kenaikan harga minyak goreng dan Pertamax. "Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat enggak melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi," tuturnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Sepakat Pemilu E-Voting, Tapi Infrastruktur Harus Siap

Seperti diketahui, wacana penundaan Pemilu 2024 diusulkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan ekonomi Tanah Air belum bangkit akibat pandemi Covid-19.

Cak Imin mengaku memiliki Big Data sebagai acuan untuk menunda Pemilu 2024. Namun, dia mengklaim Big Data miliknya berbeda dengan yang dimiliki Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Big Data miliknya hanya 100 juta, bukan 110 juta seperti milik Luhut.

Baca Juga:

Cak Imin Klaim Big Data Miliknya Beda dengan Luhut

Luhut Klaim Punya Big Data Pemilu 2024 Ditunda, Pengamat: Mustahil