Cak Imin Dukung Kripto dan Layanan Fintech Kena Pajak

LANGIT7.ID, Jakarta - Pemerintah berencana mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi uang kripto atau cryptocurrency. Tak hanya itu, layanan teknologi finansial (fintech) di dalam negeri juga sudah harus bersiap-siap memberikan sebagian dari keuntungan transaksinya untuk pajak.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, skema pajak atas transaksi kripto dan layanan fintech dapat dijadikan sumber pendapatan baru negara.

Baca Juga: Kemenkeu: PPN 11 Persen LPG 3 Kg Ditanggung Pemerintah

"Transaksi kripto dan fintech sekarang kita tahu begitu besar. Pelanggannya juga jutaan orang. Jadi saya dukung aturan pengenaan PPh dan PPN untuk mereka, sekaligus ini bisa jadi sumber pendapatan baru bagi negara," kata Gus Muhaimin dalam keterangan pers yang diterima Langit7, Sabtu (9/4/2022).

Gus Muhaimin mengutip laporan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menyebut nilai transaksi aset kripto mencapai Rp64,9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp859,4 triliun pada tahun lalu. Dari data tersebut, transaksi perdagangan aset kripto periode Januari hingga Februari 2022, tercatat sebesar Rp83,3 triliun.

Atas hal tersebut, Gus Muhaimin mengungkapkan sudah seharusnya aset tersebut dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. "Transaksi sebesar dan sebanyak itu tentu saja bisa meningkatkan pendapatan pajak negara. Jadi sudah sepatutnya dioptimalkan," ucap pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Baca Juga: Daftar Objek Kena PPN 11 Persen Mulai 1 April 2022

Cak Imin juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengkaji dan berkoordinasi dengan pengusaha transaksi aset kripto maupun Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) terkait besaran tarif pajak yang akan dikenakan. Dia berharap besaran pajak tidak memberatkan para trader maupun nasabah fintech.

"Saya minta lembaga terkait seperti Kemenkeu dan AFTECH saling berkoordinasi berapa besaran pajaknya nanti. Harapan saya pengenaan pajak tidak terlalu memberatkan para trader aset kripto maupun nasabah fintech yang berdampak pada berkurangnya transaksi hingga perpindahan trader ke transaksi exchange luar negeri," ujarnya.

Terkait aturan pengenaan PPh dan PPN, Cak Imin mendorong Kemenkeu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mensosialisasikannya. Dia tidak ingin pemerintah terkesan asal menarik pajak dari pengusaha dan trader.

"Oiya sosialisasinya harus masif dong. Jangan nanti terkesan pemerintah asal narik pajak saja oleh para pengusaha dan trader. Kalau masif saya yakin mereka juga mengerti, karena ini juga untuk kebaikan Indonesia, kebaikan kita bersama," ucap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca Juga:

Investor Mulai Beralih ke Aset Aman, Tinggalkan Mata Uang Kripto

Agar Masyarakat Aman Berinvestasi, Kemendag Perketat Pengawasan Aset Kripto