Rektor UMJ Keluhkan Suara Muhammadiyah Sering Tak Didengar Negara

LANGIT7.ID, Jakarta - Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Ma’mun Murod, menilai posisi Muhammadiyah di dunia politik Indonesia adalah sebagai muazin. Organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu bertugas mengingatkan politikus agar berpolitik secara sehat.

“Muhammadiyah itu tugasnya muazin, menyeru agar politik uang tidak ada, politik tidak berbiaya mahal, oligarki ekonomi dan politik ditekan sedemikian rupa. Itu kan suara-suara muadzin,” kata Ma’mun dalam diskusi Road to Muktamar: Suksesi Kepemimpinan 2024 di Kantor PP Muhammadiyah, Selasa (15/11/2022).

Kendati berprofesi sebagai muazin, Ma’mun menyebut suara Muhammadiyah saat ini mulai tak didengarkan para pemegang kunci kebijakan. Sebab, yang menjadi imam tetap Istana dan Senayan (Eksekutif dan Legislatif).

Baca Juga: Muhammadiyah Undang PDIP, PAN, dan PPP Jelang Muktamar

“Tapi kemudian ujungnya nanti ada di Senayan. Imamnya ada Istana dan Senayan,” kata Ma’mun.

Ma’mun mengatakan, salah satu penyebab suara Muhammadiyah kurang berpengaruh, karena saat ini sudah memasuki era partai politik. Partai politik yang menjadi pemegang kunci kebijakan publik.

“Sekarang kan era partai politik, jadi tidak suara-suara ormas seperti Muhammadiyah dan NU tidak terlalu didengar. Berapa banyak persoalan suara-suara Muhammadiyah dan NU relatif tidak didengar,” ucap Ma’mun.

Baca Juga: PDIP Minta Muhammadiyah Siapkan Kader untuk Maju dalam Pemilu

Ma’mun mencontohkan masukan-masukan Muhammadiyah terkait beberapa RUU seperti UU Minerba dan Omnibus Law. Suara Muhammadiyah seperti terabaikan. Berbeda pada orde baru lalu, suara-suara Ormas lebih didengarkan ketika penguasa hendak mengeluarkan kebijakan.

“Sekarang banyak masukan dari Muhammadiyah diabaikan para pemegang di Indonesia. Misalnya dalam proses pembuatan undang-undang, UU MInerba, Omnibus Law, banyak yang tidak didengar sama sekali,” kata Ma’mun.

Maka itu, kata dia, ujung tombak dari narasi perbaikan dari publik adalah partai politik. Partai politik memiliki kuasa untuk membuat kebijakan. Namun, hal yang menjadi serius kerap partai politik hanya membela kepentingan masing-masing.

Baca Juga: Eddy Soeparno: Setelah Lahirkan PAN, Politik Muhammadiyah Harus Dilanjutkan

“Problem serius yang banyak dikritisi kembali ke partai-partai semuanya, mau tidak memperbaiki itu. Misal, seputar Amandemen UUD 45. Itu kan beragam sekali kepentingannya, kecenderungan kepentingan yang muncul di sana selalu berangkat dari kepentingan masing-masing, tidak bicara soal kepentingan nasional,” ujar Ma’mun.