BWI Gelar Rapat Koordinasi Nasional, Perkuat Sistem Wakaf di Indonesia

LANGIT7.ID, Jakarta - Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 6-8 Desember 2022. Rakornas yang bertempat di Hotel Gran Melia Jakarta, Jakarta Selatan itu mengangkat tema Percepatan Ekosistem Perwakafan: Profesionalisme Nazhir.

Dalam rakornas ini, BWI ingin mendorong konsolidasi data perwakafan melalui penguatan pusat data nasional dan aggregator wakaf nasional. Proses transformasi digital juga diharapkan dapat meningkatkan gaya hidup berwakaf dan mengoptimalkan wakaf yang ada.

“Hari ini, selama dua hari ini kita ingin sharing tentang itu, dan kita ingin saling memperkuat agar BWI di daerah-daerah itu setiap persoalannya bisa diselesaikan,” kata Ketua BWI, Mohammad Nuh, dalam konferensi pers di Hotel Gran Melia Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Baca Juga: IPB Kerja Sama dengan BWI Investasikan Rp200 Milyar di Sukuk Wakaf



Nuh mengatakan, Sejumlah instrumen wakaf saat ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, baik wakaf aset maupun wakaf uang. Maka itu, BWI melakukan berbagai upaya dan langkah untuk melindungi dan mengembangkan nilai aset harta benda wakaf di Indonesia. Termasuk peningkatan kompetensi nazhir sebagai pengelola.

Hingga Oktober 2022, jumlah nazhir wakaf uang yang terdaftar di BWI sebanyak 333 nazhir wakaf uang. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BWI juga menyelenggarakan sertifikasi sebanyak 21 Batch (21 kali). Total jumlah asesi yang sudah mengikuti program itu dan sudah tersertifikasi sampai November 2022 sebanyak 1.557 asesi.

“BWI telah melakukan pembinaan Nazhir agar menjadi profesional, sehingga dapat menghimpun, menjaga, mengelola, menyalurkan, dan membuat laporan kegiatan wakaf dengan prinsip tata kelola yang baik dengan melakukan sertifikasi nazhir,” kata Nuh.

Baca Juga: BWI Dukung Inovasi Wakaf di Bidang Lingkungan Hidup

Wakil Ketua BWI, Imam Teguh Saptono, menjelaskan, rakor BWI itu juga akan membahas tentang perlindungan aset wakaf mengenai sertifikasi tanah wakaf hingga penerapan indeks wakaf nasional.



Penerapan indeks wakaf itu diharapkan kinerja perwakafan dapat terukur secara periodik, transparan, fair, dan akuntabel. Selain itu, beragama persoalan terkait sertifikasi tanah wakaf juga akan dibahas secara intensif untuk melindungi dan mendayagunakan aset-aset wakaf secara optimal.

“Indeks wakaf nasional ini, BWI akan menerapkan satu parameter yang akan diterapkan untuk mengukur kinerja perwakafan di setiap provinsi. Perwakafan itu salah satunya dari regulasi yang ada, kelembagaan, dampak daripada asset wakafnya, proses pengelolaan dan seterusnya,” kata Imam.

Baca Juga: BWI Dorong Pemanfaatan Aset Wakaf sebagai Aset Produktif

Rakornas BWI tersebut dihadiri sekitar 300-an peserta dari berbagai instansi yang konsen dalam perkembangan wakaf di Indonesia. Termasuk di dalamnya ada perwakilan BWI tingkat provinsi seluruh Indonesia, Kementerian Agama RI, Kementerian PMK, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan stakeholder perwakafan lain.