Larangan Bukber Pejabat dan ASN, Golkar: Jangan Dipolitisasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar DPR RI, Firman Soebagyo mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) menggelar buka puasa bersama (bukber) selama Ramadhan lantaran situasi Covid-19. Firman meminta semua pihak hendaknya mencermati kembali seperti apa kondisi saat ini dan harus mewaspadai ancaman Covid-19 bisa saja terjadi lagi.

"Pandemi Covid-19 baru saja usai walaupun masih harus tetap waspada karena kemungkinan-kemungkinan itu bisa saja terjadi lagi. Sikap pemerintah adalah antisipatif, dan tentunya ini sangat positif bagi masyarakat dan khususnya para pejabat dan ASN karena mereka adalah pelayan masarakat," kata Firman dalam keterangannya, Senin (27/3/2023).

Baca Juga: Soal Larangan Bukber, MUI: Bisa Ubah Kebiasaan ASN dan Pejabat

Firman khawatir jika kegiatan bukber dipaksakan, maka dapat memunculkan kemungkinan kasus maupun virus lainnya. "Kalau itu sampai terjadi, maka akan sangat mengganggu terhadap tugas dan pelayanan masyarakat dan juga keuangan negara," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut, kebijakan larangan bukber dirasa sudah tepat. Pasalnya, publik masih ingat betul tentang kasus kekerasan yang dilakukan anak pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan gaya hidup flexing.

Belum lagi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD tentang kasus transaksi 300 triliun di Kemenkeu masih belum usai pengusutannya.

Baca Juga: Nasir Jamil Ragu Larangan Buka Puasa Bersama Ide Jokowi

Oleh karena itu, Firman mengatakan, dua hal ini yang membuat Jokowi membuat kebijakan larangan bukber di lingkungan pejabat dan ASN. Menurutnya, ini adalah bentuk tanggungjawab Presiden dan adanya send off crisis dari kepala negara.

"Segala sesuatu jangan dipolitisasi, kita harus apresiasi dan mendukung sepenuhnya kebijakan tersebut. Kita harus membudayakan positif thinking, jangan semua persoalan dipolitisasi apalagi ini di bulan puasa jangan suudzon kepada Jokowi," ucap Wakil Ketua Poksi BALEG Fraksi Golkar DPR RI itu.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melarang pejabat negara mulai dari tingkat menteri hingga walikota untuk melakukan kegiatan buka bersama selama bulan suci Ramadhan 1444 H atau 2023. Arahan tersebut tertuang dalam surat dengan kop surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R 38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023.

Baca Juga:

Abdul Muti: Larangan Buka Bersama Kurangi Ukhuwah Bulan Ramadhan

Ikuti Arahan Jokowi, Ganjar Terapkan Larangan Buka Puasa Bersama