Jejak Makkah di Nusantara: Dari Balairung Aceh ke Gelar Sultan Banten

LANGIT7.ID-Di balairung Aceh abad ke-17, perdebatan teologi tidak pernah sekadar urusan kitab. Ia berkelindan dengan politik, perdagangan, hingga legitimasi kekuasaan. Nur al-Din al-Raniri, ulama Gujarat yang sempat berkuasa di bawah Sultan Iskandar II, menjadi simbol ortodoksi: menolak ajaran mistik Syams al-Din al-Sumatra’i dan Hamzah Fansuri, bahkan membakar kitab-kitab mereka.

Namun, selepas wafatnya sang sultan pada 1641, dunia Aceh berubah. Janda Iskandar, Safiyyat al-Din Syah, naik takhta. Ratu muslimah ini digambarkan Mansur b. Yusuf al-Misri—seorang pelawat dari Mesir—sebagai “ramah dan sempurna”. Bagi Mansur, kekuasaan perempuan bukan masalah. Yang mengesankannya justru komitmen orang-orang Jawi terhadap Islam. Ia menulis bahwa orang Banten dan Jawa “mengayomi Islam” di bawah raja yang adil. Catatan itu beredar hingga Yaman pada 1660-an.

Di Jawa Barat, gema perdebatan Aceh ikut terdengar. Sajarah Banten merekam bagaimana Sultan ‘Abd al-Qadir (1626–1651) mengirim utusan ke Makkah pada 1630-an. Resmi, mereka diminta memperdalam akidah. Namun, tafsir politik belakangan menyebut tujuan tersembunyi: mengupayakan gelar “sultan” dari Syarif Makkah.

Baca juga: Aceh Serambi Makkah: Balairung, Ulama, dan Api Kitab yang Dibakar

Rombongan itu menempuh rute panjang: Maladewa, Pantai Coromandel, Surat, Mocha, lalu Jeddah. Mereka membawa tiga risalah teologi, salah satunya teks eskatologi Sufi dan mungkin karya Hamzah Fansuri atau bantahan al-Raniri. Michael Laffan dalam The Makings of Indonesian Islam (Princeton University Press, 2011; terj. Indonesia, 2015) menulis, misi Banten bisa jadi memantik ulang perdebatan teologis antara Kamal al-Din dan al-Raniri di Aceh.

Meski pemimpin utusan wafat di tengah jalan, mereka tetap menghadap Syarif Zayd (1631–1666). Balasan simbolik diberikan: sebuah batu dengan bekas telapak Nabi, sehelai penutup Kakbah, dan selembar bendera yang dikaitkan dengan Nabi Ibrahim. Utusan itu kembali ke Banten pada 1638 dengan penuh kebanggaan, meski tanpa cendekiawan Makkah yang diharapkan ikut serta.

Politik Gelar dan Ratu Aceh

Menurut Sajarah Banten, Syarif Zayd bahkan memberi otoritas Banten untuk mendistribusikan gelar sultan kepada Mataram dan Makassar. Namun, para penguasa itu memilih mengirim utusan sendiri. Praktik ini lumrah di abad ke-17: para penguasa Nusantara mencari legitimasi religius lewat surat dari Mekah.

Hubungan itu berlanjut lama. Pada 1683, orang Mekah mengirim utusan ke Aceh, saat Ratu Zakiyyat al-Din berkuasa. Bahkan, politik internal Aceh kemudian diduga memicu serangkaian surat ke Mekah yang berujung pada pencopotan Ratu Kamalat al-Din (1688–1699)—meski bukti fatwa resminya tidak ditemukan.

Baca juga: Aceh dan Utsmani: Meriam, Surat, dan Harapan di Tengah Ancaman Portugis

Bagi sebagian sejarawan, hal ini menandai pengaruh Dinasti Hadrami di Aceh. Melalui dakwah tarekat ‘Alawiyyah—yang menekankan silsilah keturunan Nabi—Aceh semakin mengukuhkan dirinya sebagai negara Islam paling Islami di kawasan, serambi Mekah versi Nusantara.

Namun, reduksi pengaruh hanya pada ulama Hadramaut jelas berlebihan. “Kunci Islamisasi di Asia Tenggara justru ada pada cendekiawan Jawi sendiri,” tulis Laffan. Mereka berangkat ke Hijaz, berguru, lalu kembali dengan jaringan dan gagasan baru.

Salah satu yang paling berpengaruh adalah Abd al-Ra’uf al-Sinkili (1615–1693). Lahir di dekat Pasai, ia meninggalkan Aceh pada 1642—setahun setelah al-Raniri masih berkuasa. Lima belas tahun ia berkelana: dari Teluk Persia ke Yaman, lalu Mekah dan India, hingga akhirnya menetap di Madinah.

Di sana, al-Sinkili berguru pada Ahmad al-Qusyasyi (1583–1661) dan Ibrahim al-Kurani (w. 1690), tokoh besar Syattariyyah yang memiliki jaringan luas dengan Mesir. Dari Madinah, ia pulang membawa ajaran tarekat, yang kelak menjadi pondasi penting Islam Melayu-Nusantara.

Serambi Mekah, Pusat Dunia

Kisah-kisah itu memperlihatkan satu hal: Aceh dan Banten tidak pernah berdiri sendiri. Dari balairung Safiyyat al-Din hingga utusan Banten yang menjejak tanah Hijaz, Islamisasi Nusantara adalah hasil lintasan gagasan global—dari Gujarat, Mekah, Madinah, hingga Kairo.

Baca juga: Gus Muwafiq: NU Konsisten dengan Islam Nusantara Meski Dituding Aneh Aneh

Seperti ditulis Laffan, perdebatan al-Raniri dan lawan-lawannya tak bisa dibaca sebagai benturan “Islam Arab” yang kaku versus “Islam Nusantara” yang lentur. Ia adalah bagian dari pergulatan lebih luas di seluruh dunia Islam: tentang otoritas, teks, mistik, dan kekuasaan.

Dan dari situ, lahirlah wajah Islam di Nusantara: bercorak kosmopolitan, penuh silang-sengkarut politik, tapi selalu terhubung erat dengan pusat-pusat Islam dunia.