Pemilu 2024

Pemilu 2024 bukan hanya sebagai bagian dari rutinitas pesta demokrasi lima tahunan. Lebih dari tiu, Pemilu 2024 diharapkan terpilih pemimpin dan wakil rakyat yang berpihak pada masyarakat

Menjelang pesta demokrasi 2024 mendatang, aktivitas politik mulai marak di berbagai lini. Tak terkecuali kampanye terselubung yang kerap menyasar kalangan dai

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mendorong agar kontestasi Pemilu 2024 yang objektif, rasional dan berasas demokrasi modern.

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Prof. Mahfud MD, bersilaturahim dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf

Dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah bersepakat menyerukan kepemimpinan moral pada Pemilu 2024.

Mardiono mengatakan, kegiatan itu dilakukan dalam rangka mencari berkah pada bulan suci Ramadhan. Adapun silaturahmi kali ini dilakukan untuk meminta doa dan restu terkait kolaborasi antara alumni ponpes dengan PPP.

Komitmen itu tertuang pada penandatanganan piagam kesepakatan koalisi. Hal itu sebagai bentuk kerja sama formal ketiga partai dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (Capres).

Menurut Dasco, fenomena tersebut harus dihadapi dengan positif dan rasa syukur. Dia menilai pujian itu justru harus dijadikan sebagai pemantik untuk lebih maju lagi.

Saan menilai putusan PN Jakpus sejatinya masih belum inkrah. Dengan demikian, putusan yang memerintahkan KPU agar tak melanjutkan tahapan pemilu belum bisa dieksekusi.

Hasilnya menunjukkan pada Pemilu 2024, partai berbasis Islam berpotensi mengalami penurunan dukungan terbesar dalam sejarah pemilu bebas di Indonesia.

Banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi berlebihan.

Ma'ruf Amin mengatakan, pemilu merupakan kontestasi politik untuk menemukan pemimpin terbaik bangsa. Oleh karena itu, Wapres meminta parpol untuk saling adu gagasan ketimbang mengaduk-aduk perasaan rakyat dengan isu politik identitas.

Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, masyarakat harus memahami hukum terkait penerimaan uang serangan fajar.