Partai Politik

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah bukan kendaraan politik yang bisa digunakan jelang kontestasi politik.

Totok meminta parpol untuk menggunakan waktu dengan baik saat mediasi. Menurutnya, kesempatan tersebut bisa meminimalisir persoalan lanjut ke tahap sidang ajudikasi sengketa proses pemilu.

Rektor UMJ Mamun Murod menyebut suara Muhammadiyah seperti terabaikan. Dia mencontohkan masukan-masukan Muhammadiyah terkait beberapa RUU seperti UU Minerba dan Omnibus Law tak digubris negara.

Jokowi berpesan kepada seluruh partai politik (parpol) yang akan berkompetisi pada pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang untuk menjaga rivalitas secara sehat.

Lima parpol tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Partai Republik, Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo) dan Partai Republiku.

Seluruh anggota panwaslu yang dilantik merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) mumpuni serta paham kondisi lapangan di wilayah masing-masing. Setiap anggota panwaslu harus mengenal tokoh-tokoh kunci di kecamatan hingga ke tingkat kampung.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 18 partai politik (parpol) yang memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan verifikasi faktual. Dua partai dinyatakan tidak lolos verifikasi, yakni Partai Keadilan dan Persatuan dan Partai Prima.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 18 Partai Politik (Parpol) yang lolos verifikasi administrasi calon peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Di antaranya ada 4 partai baru.

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, menilai perlu ada tokoh yang bisa menjanjikan masa depan politik umat Islam pada Pemilu 2024.

Lembaga Survey Indonesia (LSI) mengungkap sejumlah tantangan dan peluang yang akan dihadapi partai politik (parpol) berbasis Islam di Pemilu 2024 mendatang.

Tito mengatakan usulan tambahan pagu anggaran tahun 2023 yang dimasukkan ke dalam pos anggaran Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) sebesar Rp252.752.836.000 (Rp252 miliar).

Megawati menjelaskan partai lama yang sudah ikut pemilu tak perlu lagi mengambil nomor urut. Sementara untuk partai baru yang lolos verifikasi bisa mendapat nomor urut lainnya yang notabene masih tersedia.

Tujuh parpol tersebut sebelumnya melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, Bawaslu tak menemukan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan KPU.