Perubahan Iklim

Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin menilai perubahan iklim dan isu lingkungan hidup menjadi isu krusial baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Maka semua pihak terlebih umat Islam dituntut berpartisipasi dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim itu.

Sejumlah kolaborator Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari membacakan dan menyerahkan 7 butir risalah sebagai panduan dalam mencari solusi perubahan iklim kepada Wakil Presiden KH Maruf Amin di Masjid Istiqlal pada 29 Juli 2022. Wapres meminta persatuan umat dalam mengatasi perubahan iklim.

Kongres Umat Islam untuk Indonesia Lestari menghasilkan tujuh risalah untuk menyikapi perubahan iklim. Kongres tersebut diinisiasi sejumlah lembaga dan organisasi islam di Masjid Istiqlal pada 28-29 Juli 2022.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) memperkirakan gelombang panas atau heatwave akibat perubahan iklim, akan sering terjadi hingga 2060 mendatang.

Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPH SDA) MUI, Hayu Prabowo mengungkapkan bahwa terjadinya krisis iklim disebabkan oleh krisis moral.

Penerapan kebijakan pajak karbon itu membuat Indonesia berperan penting dalam pengendalian emisi gas rumah kaca demi menekan dampak krisis iklim di dunia.

Heat stroke membutuhkan perawatan darurat. Jika tidak, hipertermia dapat dengan cepat merusak otak, jantung, ginjal, dan otot manusia. Bila perawatan tertunda bisa meningkatkan risiko komplikasi serius atau kematian.

Delegasi negara G20 yang hadir dalam Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group (EDM-CSWG) mendukung komitmen penanganan masalah lingkungan dan iklim.

Presidensi G20 menjadi solusi masalah iklim dan ketahanan energi. Event ini merupakan momentum kebangkitan dan kemandirian industri energi nasional.

Praktik korupsi institusional, kesalahan tatakelola dan hal lain yang berdampak pada kerusakan lingkungan, harus segera disadari dan dihentikan.

Dengan desa tanggap perubahan iklim ini maka desa-desa di Indonesia bisa mempunyai indeks risiko bencana yang diperlukan sebagai langkah antisipasi untuk meminimalkan korban bencana.

Dua solusi ini disebutnya harus dilaksanakan berbarengan. Sebab, perubahan di sisi negara diyakininya tidak cukup tanpa diimbangi perubahan perilaku masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009, sanksi denda untuk sepeda motor maksimal Rp250.000. Hanya ada 254 bengkel uji emisi untuk kendaraan roda empat dan 15 untuk roda dua.