Kemenag

Kemenag mencatat ada 37 Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, 33 LAZ Skala Provinsi, 70 LAZ Skala Kab/Kota yang memiliki izin legalitas dari Kementerian Agama.

Luqman beranggapan bahwa angka sebesar itu akan menjadi beban psikologis bagi setiap jemaah. Komisi VIII pun akan membahas lebih lanjut terkait usulan kenaikan biaya haji 2023.

Komnas Haji dan Umrah berharap usulan kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) masih bisa diturunkan. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kenaikan Bipih 1444 H/2023 M rata-rata Rp69 juta.

Dr Amr bin Reda Al Maddah, Wakil Kementerian Haji dan Umrah untuk Layanan Haji dan Umrah Arab Saudi, paket haji 2023 turun 30% persen lebih murah dibandingkan 2022. Tapi, saat bersamaan Kementerian Agama RI mengusulkan kenaikan biaya haji.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1444 H/2023 M rata-rata Rp69.193.733,60. Jumlah ini adalah 70% dari usulan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan akan menyiapkan petugas haji yang memiliki tugas khusus dalam pelayanan jamaah haji lansia.

Untuk tahap awal, Kemenag sudah menghadirkan dalam versi cetak dan digital untuk juz 30. Sementara untuk Al-Qur'an versi cetak masih terbatas.

Muhibuddin mengatakan, etika penggunaan dana zakat sudah diatur dalam Perbaznas No 1/2018, di mana Kementerian Agama sudah mengeluarkan aturan untuk mengatur dana zakat tersebut.

Selain usia, kesepakatan ini juga mengatur tambahan kuota haji 2023. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah.

Kementerian Agama mengingatkan sejumlah kelompok produk harus sudah bersertifikat halal pada 17 Oktober 2024. Sebab, masa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada tanggal tersebut.

Kementerian Agama mengimbau penanganan aliran sesat dilakukan dengan pendekatan persuasif. Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas telah meminta jajarannya di Sulawesi Selatan melakukan verifikasi.

Menteri Agama RI (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing. Hal ini mengingat situasi politik yang diindikasikan akan semakin memanas di tahun 2023.

Aqil berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan program Sehati 2023. Ia mengingatkan, penahapan kewajiban sertifikasi halal tahap 1 akan berakhir di 17 Oktober 2024.